Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Jakarta, tvonenews.com- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Suyudi Ario Seto menyampaikan perkembangan kasus penyadapan ilegal yang diduga menyasar Presiden. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026) di Gedung DPR RI.

Kapolri Suyudi mengatakan bahwa kasus penyadapan ilegal tersebut tengah didalami oleh tim khusus Bareskrim Polri. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari seseorang yang identitasnya dirahasiakan.

"Dengan identitas pelapor dirahasiakan. Adapun peristiwa dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan," kata Kapolri Suyudi, dikutip dari YouTube DPR RI Official, Jumat (13/11/2026).

Dalam raker tersebut, Suyudi juga menyampaikan kronologi awal kasus penyadapan ilegal. Kasus ini bermula pada 2025, ketika seorang berinisial AS diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa adanya surat resmi dari tim penyidikan.

Pihak AS diketahui menjabat sebagai Plt. Kepala Monitoring. Ia diduga secara tiba-tiba memerintahkan dilakukannya penyadapan hingga membuat grup WhatsApp.

"Saya menyampaikan perkembangan yang ditangani Bareskrim Polri. Perkara ini berawal dalam kurun waktu pada 2025 sampai 2026, ketika AS selaku petugas Kepala Monitoring atau Plt. Kabakmon, diduga memerintahkan lakukan penyadapan secara lisan tanpa ada surat permohonan dari penyidikan," jelasnya.

Baca Juga

Sosok TK Diduga Lakukan Surveillance dalam Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

"Sehingga sejumlah nomor disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum. Selanjutnya pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WA untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta menghapus data penyadapan pada sistem Lims dan Penlinks X atau PLX," kata dia.

Lebih lanjut, Kapolri Suyudi mengatakan bahwa pelapor merasa janggal dengan perintah pembubaran grup WhatsApp dan penghapusan bukti-bukti penyadapan. Akhirnya, pada 30 Oktober 2026 melaporkan peristiwa tersebut ke Bareskrim Polri.

"Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor. Sehingga pada 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri," kata Kapolri Suyudi dalam raker bersama Komisi III.

Dalam Raker bersama Komisi III, Kapolri beserta jajaran diminta menerapkan pasal makar terhadap para tersangka kasus tindak pidana penyadapan, akses ilegal (illegal access), dan penghilangan data elektronik. Komisi III menilai kasus ini merupakan perbuatan makar sehingga perlu ditangani secara serius melalui proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.(klw)