Presiden Prabowo Tegaskan Fokus pada Kesejahteraan Petani dan Alokasikan Laba BUMN untuk Hilirisasi

Capaian di sektor pangan ini disebutnya tidak lepas dari keberanian pemerintah dalam memangkas kerumitan birokrasi. 

Salah satu langkah nyata yang diambil adalah menyederhanakan 145 peraturan yang menghambat distribusi pupuk menjadi hanya satu Peraturan Presiden (Perpres).

Presiden Prabowo meluncurkan peringatan keras terhadap praktik korupsi dan inefisiensi di tubuh birokrasi yang selama ini menghambat kesejahteraan masyarakat.

“Kita harus mengakui, masalah bangsa kita adalah birokrasi yang berbelit-belit, birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang seringkali menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya sendiri,” pungkasnya sembari berkomitmen untuk terus memberantas praktik-praktik yang merusak bangsa tersebut. (dpi)