Presiden Prabowo Apresiasi Langkah Danantara dalam Buktikan Kinerja, Pengamat: Sangat Mungkin Diteruskan di Masa Depan

Jakarta, tvOnenews.com — Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah Danantara dalam melakukan perampingan jumlah badan usaha milik negara (BUMN). Menurutnya langkah tersebut telah menghasilkan penghematan biaya overhead lebih dari Rp50 triliun.

Penghematan itu berasal dari sejumlah komponen biaya, seperti gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa kendaraan, serta perjalanan dinas yang kerap dilakukan di perusahaan pelat merah.

"Jadi, saudara-saudara sekalian, untuk itu, saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya," kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat(14/7/2026).

​Data laba sejumlah BUMN menunjukkan momentum positif. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, laba BUMN naik signifikan. Ini seperti laba PT Timah yang naik 804,7 persen, Pupuk Indonesia (naik 253%), Semen Indonesia (196,5%), Pegadaian (84,6%), Pertamina (80%), Pelindo (60,4%), BTN (40,8%), dan Bank Mandiri (24,3%).

​Selain itu, tercatat pula kisah turnaround dari dua BUMN yang sebelumnya merugi seperti Krakatau Steel dan Kimia Farma. Keduanya kini berhasil membukukan laba. Meski periode pencatatannya berbeda-beda, arah kinerjanya menunjukkan tren yang sama yakni angka positif.

Pengamat Komunikasi Hendri Satrio menyebut peran penting Danantara tak hanya sekadar membangkitkan kinerja BUMN, melainkan telah mengembalikan optimisme publik. 

"Jadi memang sudah jelas Danantara mengambil peranan sangat penting dan utama dalam pembangunan Indonesia di masa mendatang. Minimal di periode pertama pemerintahan presiden Prabowo dan sangat mungkin akan diteruskan di masa depan mengingat peran penting dan strategis yang saat ini dijalani oleh Danantara," kata pria yang akrab disapa Hensat itu, Jumat (14/8/2026).

​Perbaikan kinerja BUMN saat ini juga disebut bukan kebetulan, melainkan hasil dari sejumlah perubahan mendasar dalam pengelolaan BUMN di bawah Danantara. 

Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengapresiasi kinerja positif Danantara dalam mereformasi BUMN. 

"Itu menunjukkan bahwa kemitraan Komisi VI DPR RI dengan Danantara Aset Manajemen sukses. Sukses bagaimana kita bermitra, saling dukung untuk membenahi BUMN-BUMN yang ada," ujar Andre.

Menurut dia, kemitraan tersebut mulai dari proses streamlining yang sedang dikerjakan oleh Danantara terkait pengurangan BUMN sehingga semakin efektif dan efisien.

"Yang ketiga, membenahi bagaimana meningkatkan kinerja. Dan ini dasarnya adalah perubahan undang-undang BUMN yang kita lakukan yang menghadirkan Danantara dan juga perubahan keduanya untuk lebih menyempurnakan kinerja. Saya sangat senang bahwa Presiden mengapresiasi kinerja Danantara yang bermitra dengan kami di Komisi VI DPR RI," jelasnya.

Dengan hadirnya Danantara, BUMN juga dinilai semakin fokus ke bisnis inti dan mengurangi aktivitas yang tidak menciptakan value.

Streamlining membuat struktur, proses, dan biaya ditata ulang agar lebih ramping dan disiplin. Selain itu, aset negara di BUMN dioptimalkan agar menghasilkan return, bukan sekadar tercatat di neraca.

“Reformasi BUMN merupakan langkah yang berani dan penting karena terlalu banyak perusahaan negara yang tidak produktif justru dapat membebani keuangan negara. BUMN harus diisi oleh perusahaan yang sehat, profesional, produktif dan mampu menciptakan nilai tambah."

"Namun, restrukturisasi juga harus dijalankan secara transparan, akuntabel dan profesional agar tujuan akhirnya benar-benar meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian dan penerimaan negara,” kata anggota DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo.

Menurutnya, jika sebelumnya pertanyaan publik berkisar pada apa bedanya Danantara dengan BUMN masa lalu? Hari ini beberapa jawaban mulai terlihat. BUMN semakin fokus, efisiensi semakin didorong, aset semakin dioptimalkan, dan profitabilitas mulai membaik.

​Perubahan paling mendasar yang disorot adalah bergesernya ukuran keberhasilan dari sekadar siapa yang mengelola aset negara, menjadi seberapa produktif aset negara bekerja untuk Indonesia.

​"81 tahun yang lalu para pendiri bangsa [menetapkan] sebuah cita-cita, Indonesia yang berdaulat adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati segelintir orang," pungkasnya.