Jelang Muktamar NU ke-35, Aktivis Senior NU Jatim: Jadi Momentum PWNU dan PCNU Tentukan Arah Organisasi

Jakarta, tvOnenews.com — Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, dinamika internal organisasi kian terbuka.

Aktivis senior NU Jawa Timur sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Barikade Gus, Sudarsono Rahman, menilai persaingan memperebutkan posisi Rais Aam kini berlangsung semakin terbuka.

Menurutnya, jabatan Rais Aam merupakan posisi tertinggi dalam struktur keulamaan NU yang lahir dari kewibawaan dan kesepakatan para kiai sepuh, bukan objek kontestasi politik yang diperebutkan melalui kampanye terbuka, tekanan, apalagi praktik transaksi suara.

“Seharusnya lahir dari pilihan kiai-kiai sepuh yang ikhlas, saleh, dan wara’, bukan lewat kampanye, pemaksaan, apalagi membeli suara Rais Syuriah di tingkat wilayah maupun cabang. Naudzubillah,” kata Sudarsono dalam keterangannya, Sabtu (15/8/2026).

Sudarsono menilai betapa strategisnya posisi Rais Aam dalam menentukan arah kepemimpinan PBNU.

Oleh karena itu, jika posisi tersebut dikuasai oleh kelompok tertentu, pengaruhnya dapat menjangkau hampir seluruh struktur kepemimpinan organisasi mulai dari penunjukan hingga pemberian veto terhadap calon Ketua Umum.

“Sangat masuk akal jika target utama menjadi Rais Aam. Dengan posisi itu, seluruh jabatan di PBNU bisa dalam satu kendali, apalagi jika diarahkan agar Rais Aam melakukan veto atau menunjuk langsung Ketua Umum,” ujarnya.

Ia memperingatkan, apabila mekanisme pemilihan Rais Aam diarahkan semata untuk kepentingan kelompok atau kandidat tertentu, maka persoalannya bukan sekadar persaingan internal menjelang Muktamar, melainkan menyangkut marwah dan masa depan organisasi itu sendiri.

“Jika sudah begini, jangan harap PBNU ke depan akan lebih baik,” tandasnya.

Sudarsono menegaskan Muktamar ke-35 menjadi momentum krusial bagi PWNU dan PCNU selaku pemegang kedaulatan forum untuk menentukan arah organisasi.

Ia berharap para muktamirin tidak terjebak dalam transaksi politik maupun ambisi personal.

Keputusan kepemimpinan NU harus dikembalikan pada tradisi musyawarah yang dilandasi pertimbangan para ulama yang berintegritas.

“Kita semua hanya bisa berharap kepada para muktamirin dari PWNU dan PCNU. Pada akhirnya, pemegang kuasa tunggal adalah Allah SWT,” katanya.

Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan NU sebagai kendaraan ambisi pribadi maupun kelompok.

"NU adalah warisan besar para pendiri yang wajib dijaga dan dikembangkan semata untuk kepentingan umat," pungkasnya.