DPR Tanggapi Rencana Prabowo Ubah LKPP Jadi Badan Pengadaan Pemerintah

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun buka suara soal rencana pemerintah meningkatkan status Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah.

Rencana itu sebelumnya diutarakan Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam rapat paripurna penyampaian RAPBN 2027 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Misbakhun menyambut positif, serta menyebut langkah itu menunjukkan keseriusan Presiden dalam memperkuat efisiensi belanja negara.

“Tentunya ini adalah sebuah concern yang sangat serius dari Bapak Presiden untuk melakukan upaya penghematan dari sisi belanja pemerintah, belanja di APBN,” ujar Misbakhun, dikutip Minggu (16/6/2026).

Misbakhun menyebut bahwa upaya penguatan kelembagaan LKPP harapannya bisa meningkatkan efektivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menurutnya efisiensi tidak hanya soal penghematan anggaran saja, tetapi juga mencakup keseragaman spesifikasi, harga, hingga ketepatan distribusi barang.

“Efisiensi belanja dalam artian jangan sampai dari sisi harga, kemudian dari sisi delivery, dan dari sisi spesifikasi. Spesifikasinya sama, harganya berbeda," ujar dia.

"Delivery-nya bisa sampai ke tempat tujuan dengan harga yang lebih rendah apabila pengadaan terkonsolidasi,” jelasnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menilai, konsolidasi pengadaan barang dan jasa melalui satu badan akan membuat belanja pemerintah lebih efektif sekaligus memberikan nilai tambah terhadap pengelolaan APBN.

Sebagai mitra kerja LKPP, Komisi XI DPR RI, lanjut Misbakhun, siap memberikan dukungan terhadap penguatan kelembagaan tersebut sesuai mekanisme yang dipilih pemerintah.

“Tentunya nanti kelembagaannya melalui undang-undang atau melalui proses yang menurut kewenangan eksekutif dianggap memadai, kita akan memberikan dukungan sepenuhnya. Kebetulan LKPP adalah mitra kerja Komisi XI,” pungkasnya.

Sebelumnya, Berdasarkan data LKPP, Prabowo mengatakan konsolidasi pengadaan pemerintah daerah (pemda) saat ini menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026.

Menurut Prabowo, jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi, katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp 1.200 triliun.

"Artinya efisiensi dalam satu bisa mencapai Rp 360 triliun. Ini bukan angka yang kecil," kata Prabowo.