Target Lifting 610 Ribu Barel Minyak per Hari Dinilai Jadi Pertahanan Daya Tawar di Pasar Global

Jakarta, tvOnenews.com - Target pemerintah menaikkan lifting minyak nasional menjadi 610 ribu barel per hari (bph) pada 2027 dinilai bukan perkara mudah.

Di tengah produksi lapangan minyak nasional yang terus menghadapi penurunan alamiah, strategi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai menjadi kunci untuk mengejar target tersebut.

Sejumlah akademisi menilai langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melalui percepatan eksplorasi, optimalisasi lapangan eksisting, penggunaan teknologi hingga perbaikan iklim investasi sudah berada di jalur yang tepat. Namun, strategi tersebut dinilai harus dijalankan secara konsisten agar peningkatan produksi tidak hanya bersifat sementara.

Pakar kebijakan publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bonti Wiradinata mengatakan, target lifting 610 ribu bph memiliki arti strategis bagi ketahanan energi Indonesia. Menurutnya, angka tersebut tidak sekadar menjadi sasaran produksi, tetapi juga menjadi instrumen menghadapi gejolak pasar energi global.

“Target 610.000 barel per hari pada RAPBN 2027 memiliki fungsi sebagai pertahanan dasar (defensive baseline) untuk menjaga daya tawar (bargaining power) Indonesia di tengah volatilitas pasar global,” kata Bonti saat dihubungi, Selasa (18/8/2026).

Bonti menilai kombinasi kebijakan yang ditempuh Kementerian ESDM, mulai dari percepatan eksplorasi greenfield, optimalisasi lapangan eksisting menggunakan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR), hingga perbaikan iklim investasi, merupakan pendekatan yang tepat untuk menghadapi persoalan produksi hulu migas.

“Dari sudut pandang kebijakan publik, kombinasi tiga strategi tersebut dinilai tepat sasaran karena mengadopsi pendekatan tritunggal intervensi kebijakan, intervensi jangka pendek, jangka panjang, dan penyediaan fasilitas fiskal, untuk menyelesaikan akar masalah penurunan produksi hulu migas,” ujar Bonti.

Persoalannya, sebagian besar lapangan minyak Indonesia telah memasuki usia matang. Kondisi tersebut membuat produksi mengalami penurunan secara alamiah sehingga optimalisasi lapangan lama menjadi penting untuk menjaga pasokan dalam jangka pendek dan menengah.

Sementara itu, eksplorasi wilayah baru diperlukan untuk memastikan keberlanjutan cadangan dan produksi dalam jangka panjang. Bonti juga menilai perbaikan iklim investasi menjadi faktor krusial karena eksplorasi hulu migas membutuhkan modal besar sekaligus memiliki tingkat risiko tinggi.

Insentif fiskal, fleksibilitas skema kontrak dan penyederhanaan perizinan dinilai dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk kembali menanamkan modal di sektor hulu migas Indonesia. Peningkatan produksi domestik juga berpotensi menekan ketergantungan terhadap impor minyak.

“Penerimaan negara dari migas dapat difungsikan untuk menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia sekaligus mendanai infrastruktur energi terbarukan. Dan bila dikelola dengan baik, ini akan sangat menjanjikan dan prospektif,” katanya.

Menurut Bonti, keberhasilan pemerintah menahan bahkan membalikkan tren penurunan produksi minyak yang telah berlangsung selama bertahun-tahun akan menjadi indikator penting keberhasilan reformasi sektor hulu.

“Kemampuan menahan atau membalikkan tren penurunan produksi minyak yang berlangsung bertahun-tahun adalah bukti valid berjalannya reformasi struktural. Hal ini menandakan meningkatnya kepercayaan investor (capital inflow) dan berfungsinya koordinasi antara SKK Migas dan kementerian terkait,” kata Bonti.

Pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi juga melihat target 610 ribu bph menghadapi tantangan berat. Salah satu persoalan utama adalah kondisi cadangan minyak nasional dan banyaknya lapangan yang telah memasuki usia matang.

Fahmy mengatakan produksi minyak Indonesia secara historis berada di kisaran 600 ribu bph dan cenderung menurun. Karena itu, mempertahankan produksi saja membutuhkan upaya ekstra, terlebih untuk mendorongnya hingga mencapai target pemerintah.

“Selama setahun memang berbagai upaya dilakukan secara mati-matian. Misalnya penggunaan teknologi dalam eksplorasi, kemudian memanfaatkan sumur-sumur tua, dan juga mendorong sumur rakyat,” kata Fahmy.

Menurut dia, tantangan terbesar bukan hanya mencapai angka lifting yang ditargetkan, melainkan memastikan produksi tersebut dapat dipertahankan. Konsistensi menjadi faktor penting karena penghentian program optimalisasi dapat kembali mempercepat penurunan produksi.

“Kalau upaya-upaya yang pernah dilakukan tadi tidak dilanjutkan, saya kira akan sulit untuk mencapai peningkatan atau bahkan mempertahankan produksi sekitar 608 ribu barel per hari,” ujarnya.

Di tengah tantangan produksi minyak, Fahmy melihat masih ada peluang besar dari sektor migas, terutama melalui pengembangan Blok Masela di Maluku. Percepatan proyek tersebut dinilai dapat menjadi salah satu sumber produksi migas nasional ke depan.

“Kalau gas memang potensinya masih besar dan tersebar di berbagai daerah, termasuk Masela,” kata Fahmy.

Fahmy bahkan mendorong Pertamina mengambil peran lebih besar dalam pengembangan Blok Masela. Menurutnya, keterlibatan perusahaan pelat merah tersebut dapat mempercepat realisasi proyek dengan memanfaatkan sumber pendanaan internal maupun eksternal.

“Kalau Pertamina masuk di Masela, maka ini akan mempercepat produksi dari Masela. Kemudian menghasilkan gas yang bisa menjadi pendapatan bagi negara,” ujarnya.

Target lifting 610 ribu bph tersebut merupakan bagian dari sasaran besar pemerintah dalam Rancangan APBN 2027. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%.

“Pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan mencapai 6% lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%, inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%, suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%, nilai tukar rupiah kisaran Rp 17.500 per 1 dolar,” kata Prabowo saat pidato pada Rapat Paripurna DPR RI terkait RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026). (agr/muu)