Mengenang Setahun Berlalu Demo Berdarah Agustus 2025, Aksi Massa dan Tudingan Pengaruh Asing

Dia menyebut aliran dana tersebut disalurkan melalui Yayasan Kurawal kepada organisasi lokasi seperti Komite Politik Social Movement Institute dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia Nababan dalam senarai @UltaUltimatum tanggal 26 April 2026 menyebutkan adanya aliran dana OSF ke Kurawal dari tahun 2019-2024 mencapai 6,190.000 juta dollar AS (Rp 106 milyar) atau Rp 2,2 milyar tiap bulan. Selain itu ada lembaga CELIOS hingga LBHM. Semua diumumkan di laman OSF secara terbuka.

Pengaruh yang ingin ditanamkan adalah kebebasan individu, HAM, perdagangan bebas, hingga pandangan hidup LGBT. Nilai bebas sebebasnya sesuai keinginan OSF itu yang ingin ditanamkan di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Menurut Ulta, tidak ada pemerintah yang sempurna. Namun mengedepankan kepentingan agenda asing mengubah sistem nilai satu negara dan seluruh dunia sesuai kepentingan kebebasan versi mereka tentu berdampak besar.

Dia mengingatkan Soros adalah spekulan yang menjatuhkan Bank of England atau Bank Sentral Inggris dalam peristiwa Black Wednesday dengan membuat nilai Poundsterling jatuh. Merusak ekonomi Inggris.

Kroni Soros menuntut pemerintah, mengawasi penegakan hukum, mempreteli isu keamanan. Nasionalisme dilihat sebagai ancaman karena nasionalisme tidak sesuai gagasan OSF. Nilai universal jadi standar bersama. Berbeda dari nasionalisme yang mengakar dan tumbuh dari identitas suatu bangsa yang unik di tiap negara.

Menanggapi tudingan tersebut, Kurawal Foundation dalam laman blog 29 September 2025 mendesak pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) agar kebenaran bisa terungkap. Kurawal menulis, pembungkaman warga bukanlah penegakan hukum.

Kurawal mengingatkan Indonesia pernah punya sejumlah TGPF untuk kasus-kasus besar seperti kasus Mei 1998, pembunuhan aktivis HAM Munir Said dan lain-lain. Pada 8 Desember 2025 muncul peringatan tentang intervensi yang dilakukan Soros telah memicu Revolusi Oranye di Ukraina, dan Revolusi Mawar di Georgia.

Intervensi tersebut jika dibiarkan bisa merusak proses hukum dan demokrasi di Indonesia. Hal ini perlu menjadi refleksi mendalam tentang pola revolusi warna (Colour Revolution) yang memicu kekacauan di mana-mana. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan melindungi kedaulatan negara dan stabilitas sosial.