BPK dorong Penguatan Tata Kelola Kemenkum Tuju Government 5.0

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Hukum (Kemenkum) dinilai mampun bertransformasi dengan sejumlah perkuatan dalam tata kelola kelembagaaannya.

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) turut mrngapresiasi langkah Kemenkum yang juga memperkuat kerjasama internasional yang dinilai sebagai modal penting dalam membangun pemerintahan yang akuntabel.

Hal itu diungkapkan Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan kementerian dalam lingkup koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Menurutnya capaian transformasi kelembagaan harus terus dikembangkan agar pemeriksaan keuangan negara tidak berhenti pada penilaian kepatuhan tetapi menghasilkan perbaikan tata kelola dan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pemeriksaan bukan hanya menghasilkan opini, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” kata Nyoman yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas AKN IV BPK, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Kendati demikian, Nyoman turut meminta Kemenkum untuk dapat melakukan penguatan tata kelola dengan merespons perubahan lingkungan pemerintahan yang semakin digital.

Menurutnya langkah gtersebut penting dilakukan dengan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta transformasi menuju Government 5.0 termasuk pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk analisis data dan kolaborasi lintas sektor.

“Government 5.0 menuntut pendekatan whole-of-government. Kunci dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah bagaimana menerapkan kombinasi Government 5.0 dengan pengelolaan sumber daya yang mengedepankan keberlanjutan dengan prinsip ESG,” kata Nyoman.

Di sisi lain, BPK masih merekomendasikan sejumlah perbaikan dalam hasil pemeriksaan 2025, meliputi penguatan sistem pengendalian intern, optimalisasi pengelolaan aset negara, peningkatan pengelolaan penerimaan negara, penyempurnaan pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tindak lanjut rekomendasi tersebut menjadi bagian dari siklus akuntabilitas sekaligus pembelajaran organisasi untuk memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan kepatuhan, dan memastikan transformasi kelembagaan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

“Rekomendasi tersebut diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sehingga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola di masing-masing entitas,” ungkap Nyoman.(raa)