Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kembali menggelar sidang gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) terhadap Ditjen AHU Kemenkum RI dengan nomor Perkara Nomor 435/G/2025/PTUN.JKT.
Kabar mengenai seorang menantu yang berani perkosa terhadap ibu mertuanya. Hingga tanggapan Kemenkum mengenai status kewarganegaraan anak Dwi Sasetyaningtyas
Kementerian Hukum (Kemenkum) menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya periode 2025-2030 dengan pimpinan Muchdi Purwopranjono.
Buku berjudul 'Hak Cipta dengan Deklaratif Tercatat' karya Ichwan Anggawirya yang juga sebaai praktisi Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) resmi diserahkan kepada Kementerian Hukum (Kemenkum).
Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) mendukung langkah dan upaya hukum yang ditempuh Ketua DPLN PPP Malaysia, Zainul Arifin terkait banding administratif atas Surat Keputusan (SK) Kepengurusan PPP ke PN Jakarta Pusat.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) mengungkap belum adanya kepastian hukum terkait rencana mengubah kemasan rokok menjadi polos.
DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kutai Barat, Kalimantan Timur mendukung hasil keputusan Kementerian Hukum (Kemenkum) yang menyatakan Ketua Umum PPP, yakni Muhamad Mardiono.
Artikel ini menyediakan informasi secara lengkap seputar jadwal keberangkatan KRL Commuter Line rute Rangkasbitung-Tanah Abang hari ini, Rabu 11 November 2026.
Berikut profil lengkap almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda alias Frans Seda, tokoh NTT atau eks Menteri Keuangan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026.
Berikut profil lengkap Mr. Raden Ali Sastroamidjojo, eks Perdana Menteri RI hingga Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang jadi Pahlawan Nasional 2026.
Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.
Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi menunjuk Mohamad Sohibul Iman sebagai Wakil Ketua MPR RI menggantikan Hidayat Nur Wahid pada Selasa (10/11/2026) kemarin.