Kejar Penerimaan Rp3.426 Triliun, Purbaya Bidik Wajib Pajak Makin Patuh pada 2027

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menyiapkan strategi untuk mengejar target penerimaan negara sebesar Rp3.426 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperkuat kepatuhan pajak sekaligus memperluas basis penerimaan untuk mencapai target tersebut.

Purbaya menyampaikan target itu dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026. Menurutnya, penerimaan negara dalam RAPBN 2027 diproyeksikan tumbuh solid dibandingkan outlook 2026.

“State revenue in the 2027 RAPBN is projected to grow solidly to reach Rp3,426.0 trillion, or up 6.8 percent from the 2026 outlook, supported by stronger tax compliance and an expanded revenue base,” kata Purbaya.

Strategi meningkatkan penerimaan negara tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga RAPBN 2027 tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan.

Kepatuhan Pajak Jadi Andalan

Purbaya menempatkan peningkatan kepatuhan pajak sebagai salah satu faktor penting untuk mencapai target penerimaan negara tahun depan.

Selain mendorong masyarakat dan pelaku usaha semakin patuh terhadap kewajiban perpajakan, pemerintah juga akan memperluas basis penerimaan. Dengan demikian, peningkatan penerimaan tidak hanya mengandalkan sumber penerimaan yang telah ada.

Pemerintah juga akan tetap memperhatikan kualitas dan efisiensi belanja negara. Menurut Purbaya, pengelolaan penerimaan dan belanja harus berjalan beriringan untuk menjaga kondisi anggaran tetap sehat.

“Pemerintah akan terus menjaga RAPBN 2027 agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan penerimaan negara, perbaikan kualitas dan efisiensi belanja, serta pembiayaan anggaran yang inovatif dan prudent,” ujarnya.

Belanja Negara 2027 Capai Rp4.097,2 Triliun

Di sisi belanja, pemerintah merencanakan alokasi sebesar Rp4.097,2 triliun pada 2027. Angka tersebut meningkat 3,9 persen.

Belanja negara tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.

Rinciannya:

• Belanja Pemerintah Pusat: Rp3.362,2 triliun

• Transfer ke Daerah: Rp735,0 triliun

Anggaran tersebut akan diarahkan untuk mendukung delapan klaster dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

Delapan klaster tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, penguatan ekonomi rakyat, serta pengentasan kemiskinan.

Pengalokasian belanja tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjalankan berbagai prioritas nasional pada 2027. Di tengah kenaikan belanja, pemerintah tetap menekankan pentingnya menjaga kualitas dan efisiensi penggunaan anggaran.