Raja Juli Tak Kunjung Diperiksa di Kasus Kuansing, KPK Beberkan Alasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberkan alasannya belum memanggil Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam kasus korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Diketahui, dalam kasus di Kuansing ini merupakan dugaan suap jabatan yang dilakukan oleh Zulkarnain kepada Suhardiman Amby yang merupakan Bupati untuk mendapatkan posisi sebagai Sekretaris Daerah (Sekda). Dalam suap ini, Zulkarnain diduga telah memberikan sebuah kendaraan mewah jenis Land Cruiser seharga Rp2 miliar. Kendaraan yang dibeli secara kredit itu untuk menyogok Bupati. Namun, seiring berjalannya waktu, KPK juga menduga ada kasus suap yang dilakukan oleh Bupati soal pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kuantan Singingi. Uang suap tersebut di kumpulan dari Koperasi Unit Desa (KUD). KPK menduga Suhardiman menerima gratifikasi yang berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas (HPT). Dugaan ini pula yang memunculkan adanya pemberian amplop dari Suhardiman ke Menteri Kehutanan, Raja Juli. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap Menhut menunggu kebutuhan dari penyidik. Pasalnya saat ini penyidik masih berfokus terhadap kasus suap jabatan. "Penyidik masih fokus untuk melengkapi alat bukti berkaitan dengan suap jabatan tersebut," katanya, Minggu (6/9/2026). Masih dalam pengungkapan masih terkait suap jabatan, Budi memastikan kasus penerimaan lainnya hingga muncul nama Menhut masih akan terus didalami oleh penyidik. Mengingat kata Budi adanya dugaan pengiriman uang dari pihak Pemkab Kuansing untuk sejumlah pihak di Kementerian Kehutanan terkait dengan kepengurusan izin pelepasan kawasan hutan. "Artinya ini kan pokok perkaranya berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi suap jabatan dan juga penerimaan lainnya atau gratifikasi oleh Bupati," jelasnya. "Di sisi lain ada kemudian peruntukkan dari uang-uang yang dikumpulkan dari pihak Bupati tersebut yang digunakan untuk pemberian kepada pihak-pihak di Kementerian Kehutanan," sambungnya. Oleh karena itu Budi menegaskan bahwa pemanggilan saksi terkait dengan pemberian uang ke Kemenhut tersebut akan terus dilakukan. Namun saat ini yang masih menjadi fokusnya soal suap jabatan. "Kita masih akan fokuskan dulu untuk alat bukti di pokok perkaranya yaitu dugaan suap jabatan dan juga gratifikasinya," tandasnya. (aha)

Raja Juli Tak Kunjung Diperiksa di Kasus Kuansing, KPK Beberkan Alasannya

Berita Terkait

Sembilan Orang Pihak Swasta Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi BNPB

KPK Lanjutkan Dalami Perpanjangan SHGB Kota Baru Parahyangan Bandung

Nama-nama Pejabat BGN yang Baru Dilantik, Berasal dari KPK hingga Kemenkes

Badan Gizi Nasional Melantik 6 Pejabat Baru, Ternyata Berasal dari KPK dan Kemenkes

Topik Terkait

Kpk

Raja Juli

Korupsi

Bupati Kuansing

Saksikan Juga

Tangan Kanan Jokowi Diangkat, Pamerkan Ijazah di Sidang Roy Suryo dan Dokter Tifa

Prancis Tak Baik-Baik Saja, Utang Menggunung hingga Rp71.901 Triliun

Kepala BGN Peringatkan SPPG, Pelanggaran Bisa Berujung Penutupan Permanen

Di Balik Kasus Mutilasi Madiun, Polisi Soroti Kecerdasan Tersangka Dwi Bagus

Dewan Pers Anugerahkan Penghargaan Tokoh Pers 2026 kepada Karni Ilyas

Tak Penuhi Panggilan KPK, Nusron Wahid Ternyata ke Singapura dan Malaysia

Viral

Viral

Kpk

Prabowo

Dpr

Karhutla