Sembilan Orang Pihak Swasta Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi BNPB

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mempercepat penanganan kasus dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan bencana.

Terbaru, KPK memanggil sembilan pihak swasta untuk diperiksa sebagai saksi.

Hal itu diungkap oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, pada Senin (9/11/2026).

“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” katanya. 

Sumber :

• tvOnenews.com/Aldi Herlanda

Adapun para saksi tersebut adalah AS dan J selaku pihak swasta, IRF selaku Komisaris PT Trans Lintas Selaras, WH selaku Direktur PT Lakone Komunika Jaya Abadi, dan DM selaku Direktur PT Menara Internusa Pratama.

Baca Juga

KPK Lanjutkan Dalami Perpanjangan SHGB Kota Baru Parahyangan Bandung

Selain itu, KAG selaku Direktur PT Betawi Putra Logistik, RN selaku Direktur PT Indoprima Trans, MN selaku Direktur PT Lintas Jaya Express, serta CM selaku Direktur PT Lintas Jaya Logistik.

Namun, hanya AS, KAG, RN, dan CM yang memenuhi panggilan KPK. Sementara lima saksi lainnya belum diketahui apakah memenuhi panggilan atau absen.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB dengan menangkap 15 orang pada 13 Oktober 2026. Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus tersebut.

Salah satunya, BS selaku adik Letnan Jenderal TNI berinisial S yang saat OTT berlangsung menjabat Kepala BNPB. BS juga merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB saat S aktif menjabat.

Kemudian, empat orang tersangka lainnya adalah pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras GP, serta pihak swasta SNG.

Pada 16 Oktober 2026, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar yang terdiri atas 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, Rp3,35 miliar, 56 keping emas dengan total berat 133 gram dengan nilai mencapai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto sejumlah Rp1,10 miliar.

Selain itu, KPK telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lainnya di Kantor BNPB setelah menetapkan tersangka kasus tersebut.

Di sisi lain, KPK telah memberitahukan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengenai peran Letjen TNI S.