Kasus Penyegelan Kantor PWI Sulsel Diambil Alih oleh PWI Pusat

Jakarta - Pengurus PWI Pusat, Jumat ( 10/6/2022) pagi, memanggil pengurus PWI Sulsel untuk didengar keterangannya terkait kasus penyegelan Gedung PWI Sulsel oleh Satpol PP  di provinsi itu.  

Penyegelan gedung PWI Sulsel terjadi 26 Mei lalu. Seluruh ruangannya tidak bisa digunakan bekerja karena selain dipasangin papan informasi penyegelan, akses masuk juga dipagari kawat berduri. 

Untuk mengetahui pemicu penyegelan tersebut, Pengurus PWI Sulsel yang diwakili Ketua Agus Alwi Hamu dan PWI pusat pun melakukan pertemuan. Rapat dipimpin Ketua PWI Pusat Atal Depari, didampingi Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang, dan Ketua Dewan Panasehat Fachry Mohammad. Hadir juga Pengurus PWI Pusat lainnya, DR Suprapto, Raja Pane, Mirza Zulhadi, Nurjaman Abdul Azis, Zulkifli Gani Otto serta yang mengikuti via Zoom.

Dihadapan PWI pusat, Agus Alwi Hamu menjelaskan duduk perkara penyegelan kantor PWI Sulsel. Bahkan, upaya membuka dialog dengan Gubernur serta pihak DPRD Sulsel, sejauh ini belum membuahkan hasil. 

Berdasarkan SK Gubernur tahun 1997

Kantor PWI Sulsel  di Jalan A. Pettarani 31, Makassar, memiliki riwayat panjang. Kantor itu dibangun khusus oleh Pemprov untuk ditempati   PWI Sulsel. Gedung yang berdiri di atas lahan milik Pemprov, merupakan hasil Ruislag (tukar menukar) dengan gedung kantor Pemprov Sulsel di Jalan Penghibur No 1, Makassar, yang ditempati PWI Sulsel sejak 1968. 

Dasar hukum kantor PWI Sulsel  sekarang adalah SK Gubernur 371 tahun 1997 yang ditandatangani oleh Gubernur Sulsel, Zainal Basri Palaguna, yang memberikan hak pemanfaatannya kepada PWI Sulsel dengan status  pinjam pakai. Gedung  Kantor PWI itulah  yang kini disegel Satpol PP Pemprov dengan alasan yang belum begitu jelas. 

Setelah mendengar duduk permasalahan dari Agus Alwi Hamu dan kawan-kawan, masukan, saran-saran dari pengurus PWI Pusat, serta diskusi yang berkembang dalam rapat, Ketua PWI Pusat Atal Depari akhirnya memutuskan Pengurus PWI Pusat mengambil alih permasalahan kantor PWI Sulsel tersebut. 

"Kami masih menganggap yang terjadi hanya kesalahpahaman. Mudah-mudahan begitu. Karena itu  PWI Pusat yang akan membuka  dialog kepada semua pihak yang terkait dengan kepemilikan aset daerah itu di Pusat maupun di daerah. Pengurus PWI Sulsel boleh membantu upaya penyelesaian, namun komando berada di tangan PWI Pusat. PWI Sulsel hanya melaksanakan kebijakan pusat," tegas Atal Depari.