Percepat Penyaluran Bantuan Bencana NTT, Mendagri Minta Pemda Segera Penuhi Kebutuhan Warga

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pemerintah daerah (Pemda) terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (8/9/2026).

Rakor yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut membahas percepatan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di NTT.

Rakor turut melibatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta para bupati dan jajaran Pemda dari delapan kabupaten di Pulau Flores.

Tujuh kabupaten yang mengikuti rakor merupakan daerah terdampak gempa bumi, sedangkan satu kabupaten lainnya terdampak erupsi Gunung Lewotobi.

Dalam rakor tersebut, Mendagri meminta Pemda mempercepat realisasi bantuan agar kebutuhan dasar masyarakat dapat segera terpenuhi.

“Untuk Gubernur saya memberikan apresiasi karena dapat anggaran bantuan dari Pak Presiden, untuk Belanja Tidak Terduga 40 miliar, sudah bisa dieksekusi, realisasikan untuk membantu masyarakat dengan cepat, itu 43 persen. Ada juga yang 27 persen, 25 persen,” ujar Mendagri kepada awak media usai memimpin rakor tersebut.

Mendagri juga mendorong daerah yang realisasi bantuan bencananya masih rendah agar segera mempercepat penyaluran. Menurutnya, bantuan perlu segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang masih berada di tempat pengungsian maupun tenda darurat. Dukungan Pemda diperlukan untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh kebutuhan dasar, termasuk makanan, pakaian, serta kebutuhan khusus bagi perempuan dan anak-anak.

“Itu arahan Bapak Presiden jelas untuk digunakan secepat mungkin. Masyarakat yang lagi ada di tenda misalnya, karena takut pulang, mereka tidak boleh kekurangan makanan, pakaian atau kebutuhan khusus untuk ibu-ibu, anak-anak,” sambung Mendagri.

Selain penyaluran bantuan, rakor juga membahas penanganan hunian bagi warga terdampak bencana. Dalam konteks tersebut, Mendagri meminta Pemda melakukan pendataan kerusakan, terutama pada rumah warga, sembari menunggu kondisi di lapangan semakin stabil.

Pendataan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan bentuk bantuan dan pembangunan kembali rumah warga. Mendagri meminta proses verifikasi dilakukan secara berlapis agar data kerusakan akurat dan bantuan tepat sasaran.