Sosok Gilberto 'Gibo' Teodoro Jr : Bos Tambang, Mantan Menteri Terkaya yang Punya Paspor Eropa

Jakarta, tvOnenews.com - Menjadi penguasa dan pengusaha menjadi keuntungan bagi dinasti politik di negara-negara berkembang. Salah satunya dinikmati Menteri Pertahanan Filipina Gilberto “Gibo” Teodoro Jr seorang keponakan dari Presiden Ferdinand Marcos Senior.

Setelah usai menjabat Menteri Pertahanan di masa Presiden Arroyo Macapagal, Gibo Teodoro kejatuhan durian runtuh. Dia memegang konsesi area pertambangan tembaga dan emas terbesar di Asia Tenggara di Provinsi South Cotabato di bawah bendera kelompok usaha Sagitarius Mines Inc (SMI). SMI ini tercatat berkongsi dengan salah satu pengusaha besar Indonesia.

Diperkirakan ada deposit tembaga dan emas senilai 5,9 milyar dollar AS (Rp 104 trilyun). Diperkirakan ada deposit 375.000 ton tembaga, dan 360.000 ounce emas yang akan dikeruk habis dalam 17 tahun.

Usaha tambang tersebut bermasalah dan sudah berulangkali ijin dicabut. Laman Mongabay (19 Oktober 2020) melaporkan Pengadilan Cotabato memperkuat keputusan melarang operasional pertambangan SMI di Tampakan yang berada dekat di sebuah kota padat penduduk. Kuasa pertambangan SMI diperoleh sejak tahun 1995.

Namun, sebelum Gibo Teodoro mengundurkan diri untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan Filipina era Presiden Marcos “Bongbong” Junior di tahun 2023, dia berhasil mendapatkan perpanjangan ijin tambang hingga tahun 2032. Akan teapi Pemerintah Provinsi South Cotabato sejak tahun 2010 menetapkan tidak boleh ada tambang terbuka (open pit) di sana.  

Padahal pihak pemerintah hingga empat Uskup Gereja Katolik di Mindanao (Minda News 14 Oktober 2023) sudah mengeluarkan surat menentang pertambangan open pit – lahan terbuka – yang akan merusak lingkungan hidup dan menghancurkan tanah garapan warga asli Suku Blaan, Suku Lumads dan berbagai kelompok masyarakat yang ada.

Selain itu, meski diketahui bersitegang dengan China dalam kasus Laut Filipina Barat, Gibo Teodoro jadi sasaran gosip bahwa dia diam-diam berbisnis menjual tembaga ke China yang menjadi seteru.

Yang menarik saat berkuasa kembali sebagai Menteri Pertahanan di bawah Presiden Bongbong Marcos, Gibo Teodoro belum lagi melaporkan kekayaan dan harta miliknya sebagaimana diharuskan bagi penyelenggara negara.

Yang jelas, selesai pemerintahan Marcos, tidak ada larangan bagi Gibo Teodor untuk kembali menjadi Bos Tambang di lahan dengan potensi kekayaan emas dan tembaga 5.9 milyar dollar AS itu!  

Sebagai anggota dinasti politik, sudah lazim di Filipina jika kekuasaan seseorang tidak berakhir hanya berganti posisi jabatan atau digantikan anak-cucu. Demikian pula garis tangan Gibo Teodoro yang lahir dari keluarga Teodoro-Cojuangco.

Ayah Gibo Teodoro, Gilberto Teodoro Senior adalah pemegang kendali dana sosial jaman Presiden Marcos Senior sejak 1966-1986 ketika Marcos tumbang. Ibunya Mercedes Cojuangco Teodoro adalah anggota Konggres dan partai pendukung Marcos Sr yakni Kilusang Bagong Lipunan.

Salah satu tokoh Cojuangco, Eduardo “Danding” Cojuangco, paman Gibo di jaman diktator Marcos adalah kroni pengendali Coco Levy yang memakan dana petani hingga 457 juta dolar AS atau 9,7 milyar Peso. Pada masa akhir kekuasaan Marcos, hampir 33 persen penghasilan petani habis digunakan untuk membayar pajak kopra tersebut. Hasilnya untuk kesejahteraan atau Koperasi Desa Petani: Nol Besar!

Sesudah Marcos tumbang, Cojuangco tidak tersentuh. Gibo Teodoro yang memiliki latar belakang pengacara pun meneruskan tradisi keluarga, masuk dunia politik.

Dalam laman Sunstar.com tanggal 6 April 2010, dituliskan Gibo Teodoro turut memakzulkan Hakim Agung Hillario Davido di tahun 2003 sebagai balas dendam politik. Davido adalah salah satu hakim yang mengusut skandal korupsi Coco Levy dengan tokohnya: Danding Cujuangco.

Keluarga Cojuangco ini sejatinya adalah segaris darah dengan Presiden Corazon “Cory” Aquino isteri tokoh perlawanan Filipina era Marcos Senior, Ninoy Aquino. Namun dalam perjuangan politik, Cory Aquino dan puteranya Presiden Ninoy “Nonoy” Aquino Junior berseberangan dengan klan Cujuangco termasuk dengan Gibo Teodoro.

Di jaman Pemerintahan Presiden Gloria Arroyo Macapagal (2001-2010), Gibo Teodoro terpilih menjadi Menteri Pertahanan Filipina. Di masa itu dia juga tercatat sebagai menteri terkaya di kabinet Macapagal.

Philippines Star (16 Juni 2009) mencatat laporan kekayaan (SALN atau Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth setara Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara - LHKPN di Indonesia) menyebut kekayaan Gibo Teodoro sebesar 232,4 juta Peso (sekitar Rp 65,25 milyar). Kekayaannya naik lebih dari 120 juta Peso dari tahun 2007 yang disebut berasal dari harta warisan.  

Sebagai Menteri Pertahanan, urusan cinta Tanah Air dan mempertahankan setiap jengkal wilayah Filipina menjadi tanggungjawab Gibo Teodoro. Yang menarik, di tahun 2025, timbul kontroversi di media massa Filipina. Ternyata diantara dua kali menjadi Menteri Pertahanan, di masa Macapagal dan Marcos Junior (sejak 2022 – sekarang), Gibo Teodoro ternyata dalam laporan Manila Times pernah memiliki paspor Malta sebuah negara Eropa sejak tahun 2016. Paspor Malta tersebut berlaku 10 tahun.

Malta dikenal sebagai surga tempat pencucian uang dan sejumlah aktivitas ilegal. Gibo Teodoro yang ketika itu mantan Menteri Pertahanan Filipina, memilih memiliki Paspor Emas Malta (Gold Passport) melalui skema investasi yakni menempatkan uang dalam jumlah tertentu.

Hukum di Filipina tidak melarang kewarganegaraan ganda. Akan tetapi pejabat publik hanya boleh memiliki kewarganegaraan dan paspor Filipina saja.

Hal itu disampaikan Gibo Teodoro kepada Asssociated Press, (14/7/2025) bahwa dia sudah menanggalkan Paspor Malta yang notabene negara Eropa sebelum maju dalam pemilihan legislatif sebagai Senator Filipina tahun 2022. Setahun sebelum pemilihan umum, Gibo Teodoro yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tarlac untuk memperjuangkan nasib rakyat Filipina, telah menyerahkan paspor Malta di tahun 2021.

Skema Paspor Malta tersebut dihentikan tahun 2025 atas desakan Uni Eropa karena ditenggarai menjadi sarana pencucian uang dan kejahatan trans nasional.

Kasus paspor asing itu mengingatkan masyarakat Indonesia pada kasus Arcandra Tahar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral era Pemerintahan Presiden Joko Widodo di tahun 2016. Arcandra ternyata memiliki paspor Amerika Serikat. Padahal Arcandra Tahar seperti Gibo Teodoro, sama-sama memegang jabatan sektor strategis yakni pertambangan. Akibat skandal Paspor AS tersebut Arcandra Tahar hanya menjabat selama 20 hari saja.