Prabowo Bawa Kepentingan Indonesia ke Panggung BRICS, Reformasi Ekonomi Global Jadi Sorotan

Jakarta, tvOnenews.com — Presiden Prabowo Subianto akan membawa kepentingan Indonesia ke panggung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 yang digelar di New Delhi, India, pada 12–13 September 2026.

Di tengah perubahan peta ekonomi dan perdagangan dunia, forum tersebut menjadi ruang strategis bagi Indonesia untuk mendorong tata kelola global yang lebih inklusif sekaligus memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara anggota dan mitra BRICS.

Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pandangan Pemerintah Indonesia dalam dua sesi utama KTT BRICS 2026. Sesi pertama khusus diikuti negara anggota BRICS atau member countries dengan pembahasan mengenai “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism”.

Sementara itu, sesi kedua mempertemukan negara anggota dan negara mitra BRICS dengan tema “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth”.

India selaku pemegang keketuaan BRICS 2026 mengusung tema Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. KTT akan berlangsung di Bharat Mandapam, New Delhi, lokasi yang sebelumnya digunakan untuk penyelenggaraan KTT G20 pada 2023.

Bagi Indonesia, isu yang dibahas dalam forum tersebut memiliki konsekuensi langsung terhadap arah perekonomian nasional. Reformasi lembaga multilateral seperti World Trade Organization (WTO), International Monetary Fund (IMF), dan World Bank menjadi salah satu agenda penting, bersamaan dengan pembahasan sistem perdagangan global, kerja sama keuangan, energi, ketahanan pangan, digitalisasi, teknologi, hingga perubahan iklim.

Forum BRICS juga menjadi penting karena kelompok tersebut memiliki bobot ekonomi dan demografis yang semakin besar. BRICS saat ini mencakup Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, serta anggota baru Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Indonesia sendiri resmi menjadi anggota BRICS pada 1 Januari 2025.

Selain negara anggota, BRICS kini memiliki kelompok Partner Countries yang terdiri atas Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.

Secara keseluruhan, BRICS telah mencakup sekitar 49,5 persen populasi dunia, 40 persen produk domestik bruto (GDP) global, dan 26 persen nilai perdagangan dunia. Besarnya cakupan tersebut membuat keputusan dan arah kerja sama yang dibangun di dalam BRICS berpotensi semakin berpengaruh terhadap dinamika ekonomi internasional.

Salah satu kepentingan strategis Indonesia adalah mendorong sistem perdagangan global yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan. Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dan perubahan rantai pasok, Indonesia berkepentingan memastikan negara berkembang tidak semakin kehilangan ruang dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dunia.

Pembahasan mengenai kerja sama keuangan juga menjadi sorotan. Salah satunya melalui penguatan mekanisme Local Currency Settlement (LCS), yang dapat menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan transaksi perdagangan terhadap mata uang tertentu sekaligus memperkuat konektivitas keuangan antarnegara BRICS.

Agenda tersebut juga berkaitan dengan upaya membangun rantai pasok global yang lebih tangguh. Bagi Indonesia, penguatan rantai pasok memiliki arti penting untuk memastikan keberlanjutan perdagangan, menarik investasi, memperluas hilirisasi, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Selain agenda ekonomi dan keuangan, Keketuaan BRICS India 2026 akan membahas pengembangan kerangka institusional BRICS, perdamaian dan keamanan, energi, ketahanan pangan dan pertanian, digitalisasi dan teknologi, serta perubahan iklim dan lingkungan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto turut mendampingi Presiden Prabowo dalam KTT BRICS 2026. Kehadiran Airlangga menegaskan dimensi ekonomi dari partisipasi Indonesia dalam forum tersebut, terutama dalam pembahasan perdagangan, investasi, keuangan, hilirisasi, dan kerja sama ekonomi internasional.

Presiden Prabowo akan hadir bersama sejumlah pejabat penting pemerintahan. Selain Menko Perekonomian, delegasi Indonesia turut diperkuat Menteri Luar Negeri, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Sekretaris Kabinet.

Dari sektor keuangan dan moneter, turut hadir Gubernur Bank Indonesia dan Wakil Menteri Keuangan. Sementara dari dunia usaha, Ketua Umum KADIN Indonesia beserta jajaran juga ikut dalam rombongan. Menko Airlangga didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Kehadiran lintas sektor tersebut menunjukkan bahwa partisipasi Indonesia di BRICS tidak hanya ditempatkan sebagai agenda diplomasi kepala negara. Forum ini sekaligus menjadi arena untuk menyelaraskan kepentingan diplomatik, kebijakan ekonomi, moneter, investasi, hilirisasi, hingga kepentingan dunia usaha.

Sejumlah pemimpin negara dan kepala pemerintahan dijadwalkan hadir di New Delhi, antara lain Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed Ali, serta para pemimpin negara anggota dan mitra BRICS lainnya.

Dengan semakin luasnya keanggotaan dan jaringan mitra, BRICS kini berkembang menjadi salah satu forum yang memiliki daya tawar besar dalam pembentukan arsitektur ekonomi global.

Bagi Indonesia, keanggotaan tersebut membuka ruang untuk memperluas pasar dan investasi, tetapi sekaligus menuntut kemampuan untuk memastikan setiap kerja sama memberikan manfaat konkret bagi kepentingan nasional. (agr)