Istana Sebut dari KTT BRICS, Prabowo Cari Jalan Perkuat Ekonomi Indonesia di Tengah Gejolak Global

Jakarta, tvOnenews.com — Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di New Delhi, India, bukan sekadar untuk memenuhi undangan diplomatik.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan kehadiran Prabowo di KTT BRICS memiliki agenda yang jelas. 

Pemerintah ingin memastikan kerja sama internasional yang dibangun Indonesia dapat diterjemahkan menjadi manfaat konkret bagi masyarakat di dalam negeri.

Menurut Qodari, kerja sama tersebut diarahkan pada sejumlah kepentingan strategis, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Karena itu, Prabowo berulang kali menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi.

“Indonesia tentu tidak menghadiri forum tersebut tanpa tujuan yang jelas. Pemerintah memanfaatkan forum itu untuk memperluas kerja sama agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan kesejahteraan,” ujar Qodari dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).

Pesan Prabowo di forum tersebut juga tidak berhenti pada kerja sama ekonomi. 

Dalam sesi tertutup KTT BRICS yang digelar Sabtu (12/9/2026), Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin didikte oleh kekuatan mana pun.

Menurut Prabowo, kemandirian nasional harus terlebih dahulu dibangun dari dalam negeri. 

Fondasinya mencakup kemampuan memenuhi kebutuhan pangan rakyat, menjamin ketahanan energi, menyediakan pendidikan, hingga membuka kesempatan masyarakat mencapai kemakmuran bersama.

Di saat yang sama, Prabowo mengajak negara-negara anggota BRICS untuk saling membantu dalam mencapai kemakmuran bersama. 

Indonesia, kata dia, menempatkan diri sejajar dengan negara lain dalam membangun kerja sama demi mendorong tatanan dunia yang lebih adil dan setara.

Namun, keterbukaan terhadap kerja sama internasional tersebut tetap harus berpijak pada kepentingan nasional.

Posisi itu, menurut Qodari, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia.

Qodari menjelaskan politik luar negeri bebas aktif tidak berarti Indonesia harus menjauh dari kekuatan global. 

Sebaliknya, Indonesia dapat memperluas jaringan kerja sama berdasarkan asas saling percaya dan keinginan untuk tumbuh bersama tanpa harus memihak atau bergantung pada satu maupun sejumlah poros tertentu.

“Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional sekaligus upaya memperkuat kepentingan masyarakat di dalam negeri,” tambah dia.

Langkah memperluas jejaring melalui BRICS dinilai semakin relevan ketika perekonomian global menghadapi situasi yang kian kompleks dan proteksionisme ekonomi semakin menguat. 

Indonesia membutuhkan lebih banyak pilihan mitra agar kepentingan ekonominya tidak terlalu bergantung pada satu kawasan atau kelompok negara tertentu.

Saat ini, BRICS beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. 

Jika digabungkan, populasi negara-negara tersebut mencapai hampir separuh penduduk dunia.

Besarnya populasi sekaligus kekuatan ekonomi tersebut membuka akses bagi Indonesia terhadap jejaring pasar dan mitra ekonomi yang luas dan beragam. 

Bagi pemerintah, diversifikasi tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional ketika dinamika perdagangan dan geopolitik dunia semakin sulit diprediksi.

“Diversifikasi mitra ekonomi tersebut menjadi salah satu strategi Indonesia untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah meningkatnya kompleksitas situasi global dan menguatnya proteksionisme ekonomi,” imbuh dia.

Meski agenda Prabowo berlangsung di panggung internasional, Qodari memastikan perhatian Presiden terhadap persoalan domestik tidak berkurang. 

Diplomasi justru dipandang sebagai salah satu instrumen untuk membantu pemerintah menjawab berbagai tantangan di dalam negeri.

Peningkatan kesejahteraan, pemerataan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja menjadi tujuan yang ingin dikejar melalui perluasan kerja sama internasional. 

Dengan demikian, diplomasi dan kebijakan domestik bukan dua agenda yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menopang.

Pemerintah pun berkomitmen mengawal setiap kesepakatan dan kerja sama yang dihasilkan dalam pertemuan BRICS agar tidak berhenti sebagai dokumen diplomatik. 

Hasil kerja sama diharapkan dapat diterjemahkan menjadi manfaat yang nyata bagi masyarakat Indonesia.

Bagi pemerintah, keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan diukur dari banyaknya pertemuan yang dihadiri Presiden maupun kesepakatan yang ditandatangani. 

Ukurannya adalah dampak yang benar-benar kembali ke masyarakat.

“Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan diplomasi bukanlah seberapa banyak pertemuan yang terlaksana, melainkan seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” tutup Qodari. (agr/nsi)