Ancaman Penyelundupan hingga Illegal Crossing, BNPP RI Geber Infrastruktur Keamanan di Perbatasan Karimun

Jakarta, tvOnenews.com – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) memfasilitasi audiensi Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole pada Jumat (18/9/2026).

Pertemuan ini membahas percepatan pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar, dan penguatan keamanan di kawasan perbatasan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.

Audiensi menjadi bagian dari koordinasi BNPP RI dengan pemerintah daerah untuk memetakan sejumlah kebutuhan prioritas Karimun. Pembahasannya mencakup pelayanan dasar, konektivitas antarwilayah, penguatan ekonomi masyarakat, hingga keamanan kawasan perbatasan.

Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman mengatakan akses terhadap kebutuhan dasar, terutama air bersih dan listrik, menjadi perhatian penting dalam pengelolaan wilayah perbatasan.

Menurut dia, pemenuhan kebutuhan tersebut juga sejalan dengan tugas BNPP RI dalam mengoordinasikan pelayanan dasar bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau perbatasan.

"Semua prioritas dari daerah, apalagi wilayah perbatasan, itu pada prinsipnya sama. Ini menyangkut masalah pelayanan dasar, air dan listrik. Di dalam Undang-Undang Perbatasan, BNPP itu juga mengoordinasikan masalah pemenuhan kebutuhan dasar di pulau-pulau perbatasan," ujar Makhruzi.

Dalam pertemuan itu, Makhruzi turut menjelaskan target serta capaian Rencana Aksi Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Kabupaten Karimun untuk 2026.

Sejumlah agenda pembangunan menjadi bagian dari program tersebut. Di antaranya rehabilitasi dan renovasi sekolah, pembangunan fasilitas pemerintahan di kawasan perbatasan, pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah Karimun, serta pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.

Selain infrastruktur, BNPP RI membahas sejumlah tantangan dalam pengelolaan perbatasan Karimun. Persoalan yang menjadi perhatian antara lain mobilitas Pekerja Migran Indonesia (PMI), illegal crossing melalui jalur dan pelabuhan tidak resmi, serta potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Risiko penyelundupan juga menjadi perhatian, termasuk penyelundupan narkotika, rokok, balpres, dan pasir timah.

Makhruzi menekankan pentingnya memperkuat pengamanan kawasan perbatasan untuk mencegah aktivitas ilegal. Pada saat yang sama, pengawasan diperlukan agar pergerakan orang dan barang dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari pihak pemerintah daerah, Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole memaparkan enam program unggulan yang menjadi arah pembangunan daerah.

Program tersebut meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan antarwilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor agama, pendidikan, dan kesehatan, serta penciptaan 5.000 lapangan kerja.

Agenda lainnya adalah memperkuat konektivitas antarwilayah, memenuhi kebutuhan dasar air dan listrik, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Rocky juga memaparkan sejumlah sektor yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan di Karimun. Potensi tersebut mencakup industri maritim, manufacturing, construction, and services, perdagangan dan logistik internasional, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, perikanan dan kelautan, serta pertambangan mineral logam dan batuan.

Secara geografis, Karimun memiliki posisi strategis karena berbatasan laut dengan Malaysia dan Singapura di kawasan Selat Malaka.

Posisi tersebut menjadi modal bagi pengembangan berbagai sektor, mulai dari pelayaran internasional, industri dan logistik, kerja sama ekonomi lintas negara, hingga kelautan dan perikanan.

Untuk mendukung pembangunan pada 2027, Pemerintah Kabupaten Karimun mengajukan sejumlah program prioritas kepada pemerintah pusat.

Usulan tersebut antara lain pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja berikut sarana transportasi pendukung, pembangunan jaringan baru perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), revitalisasi Pasar Sri Karimun, pembangunan pengaman pantai Pongkar sepanjang 500 meter, serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.

Pemkab Karimun juga mengusulkan peningkatan jalan nasional di Pulau Karimun dan penambahan armada laut. Selain itu, terdapat usulan pengadaan speedboat ambulans laut serta pemasangan lampu jalan di Kecamatan Moro dan Meral Barat.

Program lain yang diajukan mencakup pembangunan seawall/SWRO di Tokong Hiu, pengembangan Pos TNI AL Tokong Hiu, pembangunan gedung SD Negeri di Karimun dan Tebing, pengadaan mobil pemadam kebakaran berkapasitas 3.000 liter, serta pembangunan kolam renang.

Pertemuan BNPP RI dan Pemkab Karimun menjadi bagian dari upaya menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan kebijakan pengelolaan perbatasan.

Koordinasi tersebut diarahkan untuk memastikan pembangunan infrastruktur, pemenuhan pelayanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan keamanan dapat menjawab kebutuhan warga di kawasan perbatasan Karimun. (rpi)