Kuliah Negeri Gratis Mulai Dihitung, APBN Disiapkan Gantikan UKT dan IPI

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah akan melakukan redesign anggaran pendidikan setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas mengenai rencana penerapan pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi.

Rapat terbatas tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Salah satu pembahasan yang mengemuka adalah bagaimana anggaran pendidikan dapat disusun kembali untuk mendukung perluasan akses pendidikan bagi masyarakat.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah akan melakukan redesain alokasi anggaran pendidikan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Menurut dia, redesain tersebut diperlukan untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan tujuan pemerintah memperkuat kualitas pendidikan sekaligus mendukung berbagai program di sektor pendidikan.

"Bagaimana mendesainnya, berapa di pusat, berapa di daerah, berapa di KL ini, berapa di KL itu. Ini diberi arahan lakukan re-desain tujuannya memperkuat kualitas pendidikan," kata Suahasil.

Anggaran pendidikan tetap 20% APBN

Suahasil menjelaskan alokasi anggaran pendidikan pada tahun depan tetap mengikuti ketentuan sebesar 20% dari total APBN.

Dengan porsi tersebut, anggaran pendidikan diperkirakan mencapai lebih dari Rp800 triliun.

Besarnya anggaran tersebut nantinya akan kembali ditata berdasarkan kebutuhan dan pembagian program di pemerintah pusat maupun daerah.

Redesign anggaran pendidikan menjadi bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo setelah rapat terbatas membahas pendidikan gratis.

Pemerintah perlu menghitung kembali kebutuhan anggaran untuk berbagai program pendidikan, termasuk pembiayaan pendidikan dasar dan menengah serta opsi penggratisan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri.

Prabowo ingin pendidikan menjangkau semua lapisan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengatakan Presiden Prabowo memiliki sejumlah program terobosan di bidang pendidikan.

Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memperluas akses agar pendidikan dapat dijangkau masyarakat dari berbagai kelompok ekonomi.

"Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi," kata Pratikno usai rapat.

Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas rencana pendidikan gratis mulai dari TK hingga perguruan tinggi.

Untuk pendidikan dasar dan menengah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan komitmen pemerintah mencakup layanan pendidikan gratis mulai TK hingga SMA.

Dana BOS dan PIP jadi bagian pembiayaan

Abdul Mu'ti menjelaskan pemerintah selama ini menggunakan sejumlah skema untuk mendukung pembiayaan pendidikan dasar dan menengah, antara lain melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Dana BOS diberikan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional sekolah. Penggunaannya antara lain untuk gaji guru non-ASN, perbaikan ringan sekolah, serta kegiatan ekstrakurikuler.

Sementara itu, PIP diberikan kepada murid dari keluarga yang tidak mampu.

Menurut Mu'ti, mulai tahun ini dana BOS diberikan untuk seluruh murid di sekolah dasar dan taman kanak-kanak.

Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan untuk kebutuhan pendidikan lainnya. Pendidikan gratis yang dimaksud mencakup penyediaan buku, seragam sekolah hingga biaya kegiatan ekstrakurikuler siswa.

Untuk guru di sekolah negeri yang berstatus PPPK, pemerintah pusat nantinya akan membayarkan gaji mereka seperti guru berstatus PNS.

Sementara gaji guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dapat dibayarkan melalui dana BOS dengan alokasi sebesar 20%.

Selain pembiayaan, pemerintah juga akan memperkuat kualitas guru melalui berbagai program pelatihan yang pendanaannya berasal dari APBN.

Kuliah gratis masih dihitung berdasarkan kemampuan APBN

Untuk jenjang perguruan tinggi negeri, pemerintah masih menghitung sejumlah opsi sebelum menentukan skema penggratisan biaya kuliah.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah telah menghitung sejumlah komponen pendapatan perguruan tinggi negeri.

Perhitungan tersebut antara lain mencakup pendapatan dari Uang Kuliah Tunggal (UKT), Iuran Pengembangan Institusi (IPI) pada jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang dimiliki perguruan tinggi negeri.

Brian mengatakan pendapatan dari program pascasarjana pada sejumlah perguruan tinggi negeri juga selama ini dapat digunakan untuk menyubsidi program sarjana.

Namun, pemerintah belum menentukan opsi yang akan digunakan untuk menggratiskan biaya kuliah.

Pembahasan masih mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia dalam APBN.

Kebutuhan kuliah gratis diperkirakan Rp93 triliun per tahun

Dari perhitungan awal, kebutuhan anggaran untuk menggratiskan pendidikan perguruan tinggi negeri diperkirakan mencapai sekitar Rp93 triliun per tahun.

Brian mengatakan angka tersebut menggunakan standar biaya program studi untuk setiap mahasiswa berdasarkan wilayah dan telah dihitung sejak 2024.

"Kita sudah ada hitungannya sejak 2024, dihitung oleh Kementerian. Nah itu kita gunakan sebagai standar acuan, makanya kemarin keluar angka Rp93 triliun yang pernah saya sampaikan di Komisi X," tutur Brian.

Dana tersebut nantinya akan bersumber dari APBN untuk menggantikan sejumlah sumber pendapatan yang selama ini digunakan perguruan tinggi negeri.

Komponen yang dapat digantikan antara lain IPI pada jalur mandiri dan UKT yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan operasional kampus.

Tim khusus hitung skema pendidikan gratis

Untuk mematangkan rencana tersebut, Prabowo menunjuk Pratikno sebagai ketua tim khusus yang bertugas menghitung dan menelaah lebih dalam skema penggratisan biaya kuliah.

Tim tersebut melibatkan Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta sejumlah pihak lainnya.

Tim khusus ditargetkan melakukan penghitungan dan kajian dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan.

Hasil perhitungan tersebut nantinya akan dilaporkan kembali kepada Presiden untuk menentukan langkah dan tahapan penerapan pendidikan perguruan tinggi negeri gratis.

Madrasah negeri ikut masuk skema

Rencana pendidikan gratis juga mencakup madrasah negeri yang berada di bawah koordinasi Kementerian Agama.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan ketentuan yang berlaku pada sekolah negeri juga akan diterapkan pada madrasah negeri.

"Apa yang berlaku di sekolah itu juga berlaku di bawah madrasah di bawah Kementerian Agama," kata Nasaruddin.

Dengan demikian, redesign anggaran pendidikan akan menjadi bagian dari penataan pembiayaan untuk mendukung agenda pemerintah di sektor pendidikan, termasuk perluasan akses pendidikan gratis dari TK hingga perguruan tinggi serta penguatan kualitas pendidikan.