Menko Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Posisi Wapres Kosong, Tidak Perlu Pejabat Sementara
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan.
Menurutnya, posisi tersebut tidak perlu diisi oleh pejabat sementara atau mekanisme lainnya.
Yusril menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan roda pemerintahan secara mandiri, baik saat berada di dalam maupun luar negeri.
Ia menegaskan bahwa peran Wakil Presiden pada dasarnya bersifat membantu tugas-tugas kepala negara.
"Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil Presiden itu membantu tugas-tugas Presiden," ujar Yusril saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menanggapi kekhawatiran terkait kondisi Presiden saat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, Yusril menegaskan bahwa tidak ada keharusan untuk mengalihkan tugas kepada pihak lain, seperti mekanisme triumvirat.
Presiden tetap memiliki kendali penuh dan dibantu oleh para menteri di kabinet yang terus menjalankan fungsi masing-masing.
Yusril menambahkan, kemajuan teknologi komunikasi saat ini telah meminimalisir kendala koordinasi.
Presiden dapat dengan mudah memberikan arahan langsung kepada menteri-menterinya dari mana pun.
"Jadi kalau tidak ada Wakil Presiden, tidak ada yang membantu tugas-tugas Presiden dalam konteks sebagai seorang Wakil Presiden. Jadi Presiden dapat menjalankan pemerintahan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, tidak masalah itu," jelasnya.
Selain itu, ia menegaskan bahwa dalam tata negara Indonesia, Wakil Presiden tidak memiliki wewenang pengambilan keputusan secara mandiri.
Segala kebijakan yang berkaitan dengan jabatan tersebut pada akhirnya tetap atas nama Presiden.
"Karena Wakil Presiden pun, kalaupun ada di dalam negeri, dia tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan Wakil Presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita," terang Yusril.
Dengan demikian, Yusril memastikan bahwa tidak ada hambatan administratif atau hukum bagi Presiden dalam menjalankan mandatnya.
"Jadi tidak ada masalah bagi Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan dan beliau bisa memberikan perintah, instruksi langsung dari luar negeri tanpa terhalang apa pun," pungkasnya. (ant/dpi)
Load more