Prabowo Instruksikan Rancang Skema Pendidikan Gratis Sejak TK, BOS dan PIP Bakal Diperluas

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran kabinetnya untuk segera mematangkan perencanaan teknis sekaligus kalkulasi kebutuhan anggaran agar program pendidikan tanpa biaya dapat dinikmati anak-anak sejak menempuh jenjang taman kanak-kanak (TK).

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu'ti seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Kepala Negara di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9). 

Ia memaparkan bahwa penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kini tidak hanya difokuskan pada tingkat sekolah dasar (SD), tetapi mulai diperluas ke jenjang TK sejak tahun ini.

"Terkait dengan penguatan pendidikan gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan PIP. Jadi, anak-anak dan murid yang belajar di SD dan TK, mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan dana PIP (Program Indonesia Pintar) untuk murid dari keluarga tidak mampu," kata Abdul Mu'ti saat jumpa pers di selasar Istana Merdeka.

Dalam agenda rapat itu, Abdul Mu'ti menggarisbawahi instruksi Presiden yang menginginkan akses pendidikan cuma-cuma sudah dirasakan masyarakat sejak anak usia prasekolah. 

Komitmen tersebut salah satunya direalisasikan lewat perluasan penerima manfaat bantuan tunai pendidikan.

"Kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Itu yang menjadi komitmen Beliau," ujar Abdul Mu'ti.

Lebih lanjut, Mendikdasmen membeberkan bahwa proporsi TK berstatus negeri di seluruh Indonesia saat ini berada di kisaran 23 persen. 

Terkait rincian kuota penerima, pemerintah masih melakukan pendataan komprehensif sembari menyelaraskannya dengan target agenda nasional.

"Nanti jumlahnya (penerima) berapa, nanti akan kami sampaikan, termasuk dalam kaitannya terkait komitmen wajib belajar 13 tahun. Ada wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak, karena ada wajib belajar, maka nanti ada komitmen untuk dukungan dari pemerintah," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti.

Sebagai informasi, program Wajib Belajar 13 Tahun merupakan salah satu agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. 

Skema ini mencakup satu tahun fase prasekolah (TK), enam tahun pendidikan dasar (SD), serta enam tahun jenjang menengah (SMP dan SMA). 

Melalui regulasi ini, anak rentang usia 5 hingga 6 tahun diwajibkan mendapatkan akses pendidikan prasekolah setidaknya setahun sebelum menginjak jenjang pendidikan dasar.

Rapat terbatas yang membahas formula pembiayaan pendidikan gratis dari fase TK hingga perguruan tinggi tersebut berlangsung sekitar dua jam. 

Sejumlah menteri dan pejabat teras kabinet turut hadir dalam pertemuan strategis ini, di antaranya Menko PMK Pratikno, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (ant/dpi)