Pemerintah Siapkan Rp100,1 Triliun untuk Pulihkan Aceh, Sumut dan Sumbar dalam 3 Tahun

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp100,1 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi selama tiga tahun.

Pengalokasian anggaran dilakukan berdasarkan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disusun pemerintah untuk wilayah terdampak.

"Bapak Presiden sudah mengeluarkan direktif dalam bentuk jumlah anggaran yang diajukan berdasarkan reninduk tersebut, yaitu Rp100,1 triliun untuk tiga tahun," kata Tito dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Rencana induk disusun Bappenas

Tito menjelaskan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Penyusunan rencana tersebut dilakukan dengan menghimpun berbagai usulan program dan kegiatan dari kementerian/lembaga serta pemerintah daerah di tiga provinsi yang terdampak.

Rencana induk itu kemudian dibahas bersama DPR sebelum diajukan kepada Presiden untuk memperoleh arahan terkait kebutuhan anggaran.

Melalui rencana induk tersebut, pemerintah menentukan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diperlukan untuk memulihkan kondisi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pemda sudah mendapat dukungan anggaran

Selain anggaran Rp100,1 triliun untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi selama tiga tahun, pemerintah sebelumnya telah memberikan dukungan anggaran secara langsung kepada pemerintah daerah terdampak.

Dukungan tersebut diberikan melalui belanja tidak terduga.

Rinciannya, pemerintah memberikan bantuan sekitar Rp20 miliar untuk provinsi dan sekitar Rp4 miliar untuk kabupaten/kota.

Jika digabungkan, total dukungan melalui skema tersebut mencapai sekitar Rp268 miliar.

Pemerintah juga memberikan tambahan transfer keuangan daerah kepada pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pada Februari 2026, tambahan transfer keuangan daerah yang diberikan mencapai Rp10,6 triliun.

Dukungan tambahan kemudian kembali diberikan pada 5 Agustus 2026 dengan nilai total hampir Rp196 miliar.

Tambahan anggaran tersebut diberikan untuk membantu pemerintah daerah mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana.

25 kementerian dan lembaga dapat anggaran Rp38,5 triliun

Dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi juga disiapkan melalui kementerian dan lembaga pemerintah pusat.

Tito mengatakan Menteri Keuangan telah menyetujui anggaran untuk 25 kementerian/lembaga dengan total sekitar Rp38,5 triliun.

"Dan Menteri Keuangan sudah menyetujui 25 kementerian/lembaga, totalnya lebih kurang Rp38,5 triliun," ujarnya.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan bidang masing-masing kementerian dan lembaga.

Pemerintah kemudian akan memastikan program yang dijalankan kementerian/lembaga tersebut tersinkronisasi dengan program pemerintah daerah di wilayah terdampak.

Program pusat harus terkoordinasi dengan daerah

Menurut Tito, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kementerian dan lembaga yang telah memperoleh anggaran nantinya akan menyampaikan program serta kegiatan yang dikerjakan kepada pemerintah daerah terdampak secara berkala.

Penyampaian perkembangan tersebut dilakukan setiap Rabu.

Langkah itu dilakukan agar pemerintah daerah mengetahui program yang sedang maupun akan dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga di wilayah masing-masing.

Dengan koordinasi tersebut, pemerintah ingin memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang berasal dari pemerintah pusat dapat berjalan sejalan dengan kebutuhan pemerintah daerah.

Rehab rekon mencakup banyak sektor

Program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra tidak hanya menyasar satu bidang.

Tito mengatakan pemulihan mencakup berbagai sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan pemulihan wilayah terdampak.

Beberapa sektor yang masuk dalam program tersebut meliputi:

• Pendidikan

• Infrastruktur jalan dan jembatan

• Kesehatan

• Pertanian

• Perikanan

Anggaran Rp100,1 triliun tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat selama tiga tahun.

Pemerintah juga akan menggabungkan dukungan dari berbagai sumber anggaran, baik melalui pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga, dengan memastikan pelaksanaan program tetap terkoordinasi di wilayah terdampak.