Langkah Presiden Prabowo Wacanakan Pendidikan Gratis Tuai Respons Positif

“Jangan sampai pendidikan gratis hanya memperkuat sekolah negeri, tetapi tanpa sengaja melemahkan sekolah swasta yang selama ini ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan gratis harus berorientasi kepada hak setiap anak, bukan semata-mata pada status sekolah tempat anak itu belajar,” katanya.

Menurut Rijal, banyak sekolah swasta melayani peserta didik dari keluarga berpenghasilan rendah dengan kemampuan pembiayaan yang terbatas.

Apabila kebijakan pendidikan gratis hanya diterapkan pada sekolah negeri, dapat terjadi perpindahan peserta didik secara besar-besaran yang mengancam keberlanjutan sekolah swasta.

“Sekolah swasta bukan pesaing negara. Sekolah swasta adalah mitra strategis negara. Karena itu, pembiayaan pendidikan harus mengikuti kebutuhan peserta didik dan menjamin mutu layanan, baik anak tersebut bersekolah di satuan pendidikan negeri maupun swasta,” lanjutnya.

Rijal mendorong pemerintah menyiapkan skema afirmasi bagi sekolah swasta melalui peningkatan BOS yang berbasis biaya riil, bantuan operasional untuk TK dan PAUD, dukungan bagi guru non-ASN, subsidi bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu, serta bantuan peningkatan sarana dan prasarana.

Perhatian juga perlu diberikan kepada madrasah yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama.

Koordinasi lintas kementerian menjadi mutlak agar kebijakan pendidikan gratis tidak melahirkan perbedaan perlakuan antara sekolah dan madrasah maupun antara peserta didik di bawah kementerian yang berbeda.

DPP PUI berpandangan bahwa perluasan akses harus berjalan bersama peningkatan mutu. 

Kebijakan pendidikan gratis akan kehilangan maknanya apabila anak dapat masuk sekolah tanpa biaya, tetapi belajar di ruang yang rusak, kekurangan guru, atau tidak memperoleh pembelajaran yang berkualitas.

“Tujuan akhirnya bukan hanya pendidikan gratis, tetapi pendidikan gratis yang bermutu. Negara harus memastikan kecukupan guru, kesejahteraan tenaga pendidik, kualitas pembelajaran, keamanan sekolah, serta tersedianya fasilitas yang layak,” kata Rijal.

Pemerintah juga perlu menyusun peta jalan yang transparan, meliputi tahapan pelaksanaan, kebutuhan anggaran, pembagian tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, mekanisme bantuan bagi sekolah swasta, serta indikator keberhasilannya. Pelaksanaannya harus melibatkan pemerintah daerah, organisasi penyelenggara pendidikan, perguruan tinggi, asosiasi guru, dan masyarakat.