Tim Khusus Polri Dalami soal Dugaan Makar terkait Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Tim Khusus Polri masih mendalami soal kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Jhonny Eddizon Isir mengatakan salah satu yang tengah didalami oleh tim khusus, yaitu terkait dengan dugaan makar.
“Kaitan sama informasi, kemudian potensi terkait dengan dugaan makar, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada rilis sebelumnya, Bapak Kapolri selalu mendengar dan merespons, dan telah dibentuk tim yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim yang sedang melakukan pendalaman,” kata Isir, kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Isir menerangkan penelusuran soal dugaan makar ini membutuhkan waktu. Isir meminta kepada masyarakat untuk mendukung dan mengawal proses hukum yang tengah berjalan.
“Tentunya proses pendalaman, penyelidikan, dia akan butuh waktu untuk memproses. Mari kita sama-sama dukung, kita kawal. Yang ingin kami pastikan, ada tim dipimpin oleh Kabareskrim sedang bekerja,” jelasnya.
Selain itu, Isir menerangkan saat ini proses penyidikan terhadap penyadapan ilegal juga masih berjalan. Hal ini ditangani oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri.
“Pada sisi yang lain, proses penyidikan terkait dengan dugaan illegal tapping, illegal access, dan penghapusan atau perusakan data elektronik itu pun sedang berjalan proses sidiknya,” ucapnya.
Dalam hal ini, beberapa saksi juga telah dihadirkan dalam persidangan sebagai bagian daripada saksi yang diperiksa dalam proses penyidikan yang ada ditangani oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri.
Adapun beberapa saksi tersebut juga telah dikomunikasikan oleh Polri dan LPSK untuk bisa mendapatkan perlindungan saksi.
Untuk diketahui, Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Tiga orang tersangka inisial LSP, ASN, dan EH saat ini dilakukan penahanan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua.
Tersangka yang keempat, yaitu SU yang berperan sebagai dewan pembina dari monitoring center (MC) Bareskrim Polri di mana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kabakmon ataupun Kabag Monitoring Bareskrim dari tahun 2010 sampai tahun 2019.
Saat ini tersangka belum ditahan lantaran sakit. Namun, tersangka SU dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) illegal access ancaman pidana 6 tahun, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE, penghapusan sistem informasi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun, dan juncto Pasal 20 huruf j KUHP. (ars/nsi)
Load more