Luhut Ungkap Skema Baru Subsidi: Dalam 1-2 Tahun Bantuan Bisa Langsung Cair ke Masyarakat

Meta description: Keyword:

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkap rencana pemerintah mengubah skema penyaluran subsidi.

Dalam satu hingga dua tahun ke depan, pemerintah berencana mengalihkan subsidi yang selama ini diberikan dalam bentuk barang menjadi bantuan langsung tunai atau cash transfer. Dana tersebut nantinya disalurkan langsung kepada masyarakat yang masuk dalam daftar penerima.

Rencana tersebut disiapkan setelah pemerintah menyelesaikan proses pemadanan data lintas kementerian dan lembaga untuk menentukan daftar penerima bantuan sosial (bansos) yang baru.

Luhut mengatakan rencana perubahan skema subsidi tersebut juga telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai tanggapan Presiden terhadap rencana tersebut.

“Ini kan baru bansos. Nanti ke depan, kita ini dalam over time, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan, subsidi itu akan kita, saya sudah lapor Presiden, tidak lagi pada barang. Langsung pada manusia, jadi cash,” kata Luhut dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).

Pemerintah Padankan Data Penerima dengan Bantuan AI

Untuk mendukung perubahan skema penyaluran subsidi tersebut, pemerintah saat ini melakukan pemadanan data penduduk lintas kementerian dan lembaga.

Proses tersebut turut dibantu dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Pemerintah ingin memastikan data penerima bantuan yang digunakan lebih terintegrasi dan sesuai dengan kondisi masyarakat.

Luhut mengatakan proses pemutakhiran data ditargetkan dapat berjalan hingga akhir 2026. Setelah proses tersebut selesai, pemerintah diharapkan memiliki daftar penerima yang dapat digunakan dalam penyaluran bantuan.

“Ya kita harapkan kalau semua data ini bisa jalan dengan baik, saya sudah lapor presiden, sampai akhir tahun ini nanti daftarnya akan datang semua. Nah di Pak Mendagri sudah ada 289 juta. Jadi cukup banyak. Ya, jadi 98% dari jumlah penduduk itu sudah ada di Dukcapil,” ujar Luhut.

Menurutnya, data tersebut kemudian akan dimutakhirkan menggunakan AI. Pemerintah juga akan memperbaiki pembagian masyarakat berdasarkan desil atau kelompok tingkat kesejahteraan.

“Nah itu sekarang kita mutakhirkan semua dengan AI ini, kita nanti desil-desilnya juga kita Perbaiki semua. Karena semua kementerian/lembaga itu sekarang sudah bisa berkomunikasi satu sama lain dengan AI,” jelasnya.

Bansos Jadi Tahap Awal

Pemerintah menargetkan proses pemadanan data penerima manfaat dapat diselesaikan pada akhir 2026. Data yang telah terintegrasi kemudian akan digunakan terlebih dahulu untuk penyaluran bansos.

Luhut mengatakan pemerintah menargetkan penyaluran bansos dengan basis data baru dapat dimulai pada 2027. Pelaksanaannya akan dicoba pada kuartal pertama 2027, dengan catatan proses pemadanan data hingga akhir 2026 berjalan sesuai target.

“2027 kita bagi bansos. Kita akan mencoba kuartal pertama tahun depan kita bagi bansos, tapi itu subjek kepada keberhasilan kita sampai akhir tahun,” ujar Luhut.

Setelah basis data penerima manfaat tersebut digunakan untuk bansos, data yang sama nantinya dapat menjadi dasar dalam penerapan skema subsidi dalam bentuk tunai.

Dengan skema tersebut, subsidi yang sebelumnya melekat pada barang direncanakan dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima.

Wacana Subsidi Barang Diganti Tunai Sudah Lama

Rencana mengubah subsidi barang menjadi bantuan tunai sebenarnya bukan wacana baru. Gagasan serupa telah muncul lebih dari satu dekade lalu, terutama dalam pembahasan mengenai subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Pada 2013, ketika masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa pernah menyampaikan gagasan agar subsidi tidak diberikan melalui harga barang, tetapi disalurkan dalam bentuk uang kepada masyarakat yang berhak.

“Tak boleh subsidi harga, tapi diberikan cash (tunai) kepada orang-orang yang berhak. Di mana-mana subsidi seperti itu. Kita ada e-KTP. Dugaan saya dalam 5 tahun ke depan, sudah bisa kitar terapkan. Sudah terukur orangnya,” tutur Hatta dalam sebuah forum di Jakarta pada 27 November 2013.

Saat itu, Hatta mengaitkan rencana tersebut dengan pengembangan sistem e-KTP. Basis data penduduk diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima subsidi BBM secara langsung.

Dengan demikian, perubahan bentuk subsidi tidak dimaksudkan untuk menghilangkan bantuan kepada masyarakat. Subsidi tetap diberikan, tetapi mekanisme penyalurannya diubah agar penerima dapat ditentukan berdasarkan data.

“Ini bukan berarti kita menghilangkan subsidi. Subsidi harus tetap diberikan ke masyarakat,” jelas Hatta.

Hatta kala itu juga menilai subsidi BBM belum tepat sasaran karena sebagian manfaatnya dinikmati masyarakat yang tidak masuk kelompok penerima. Ia mencontohkan subsidi untuk satu liter bensin atau solar berada di kisaran Rp4.000-Rp5.000.

Dari sekitar 50 juta kiloliter (KL) alokasi BBM subsidi saat itu, ia menyebut sekitar 60 persen dinikmati oleh masyarakat yang dinilai tidak berhak menerima subsidi.