Jangan Asal Klik! Ini 7 Ciri Link BLT Kesra Rp900 Ribu Palsu
- pixabay
tvOnenews.com - Kabar mengenai pencairan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) sebesar Rp900.000 masih banyak dicari masyarakat.
Namun, hingga November 2026, pemerintah belum mengumumkan secara resmi kelanjutan program bantuan tersebut.
Sebagai informasi, BLT Kesra terakhir disalurkan pada Oktober hingga Desember 2025.
Saat itu, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memperoleh bantuan Rp300.000 per bulan yang dibayarkan sekaligus untuk tiga bulan, sehingga totalnya mencapai Rp900.000.
Belum adanya kepastian pencairan pada 2026 membuat masyarakat perlu lebih cermat menyaring informasi.
Sebab, kabar mengenai bantuan pemerintah kerap dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan tautan palsu dan mencuri data pribadi calon penerima.
Salah satu modus yang perlu diwaspadai adalah penyebaran link pendaftaran atau klaim BLT Kesra Rp900.000 melalui WhatsApp, Telegram, SMS, maupun media sosial.
Tautan tersebut biasanya mengarahkan pengguna ke halaman yang menyerupai situs pemerintah dan meminta sejumlah informasi pribadi.
Agar tidak terjebak, masyarakat perlu memahami perbedaan informasi bantuan resmi dan modus penipuan.
Berikut cara mengenali ciri-ciri link BLT Kesra palsu sekaligus langkah melindungi data pribadi.
1. Periksa Informasi melalui Kanal Resmi Pemerintah
Langkah pertama adalah memastikan kabar mengenai BLT Kesra berasal dari instansi pemerintah yang berwenang.
Masyarakat dapat memantau informasi melalui situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos), yaitu https://kemensos.go.id/, serta akun media sosial resmi kementerian tersebut.
Untuk memeriksa data kepesertaan bantuan sosial yang tercatat, masyarakat juga dapat mengakses situs Cek Bansos melalui https://cekbansos.kemensos.go.id/.
2. Perhatikan Alamat Domain Situs
Sebelum membuka tautan, periksa alamat situs secara teliti.
Situs resmi instansi pemerintah Indonesia umumnya menggunakan domain khusus pemerintah dengan akhiran .go.id.
Sebaliknya, situs palsu dapat menggunakan domain umum seperti .com, .net, .xyz, atau layanan blog gratis untuk meniru halaman pemerintah.
Namun, masyarakat tidak cukup hanya melihat akhiran domain. Periksa keseluruhan alamat situs, termasuk kemungkinan penggunaan nama instansi yang dibuat menyerupai alamat aslinya.
Jika ragu, jangan membuka tautan dari pesan berantai. Ketik sendiri alamat situs resmi pemerintah melalui browser agar tidak diarahkan ke halaman tiruan.
Load more