Upaya Hindari Gejolak, Pemerintah Pilih Operasi Senyap Saat Pergantian Pucuk Pimpinan Polri

Jakarta, tvOnenews.com - Sorotan tertuju pada pergantian pucuk pimpinan Polri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Jenderal Suyudi Ario Seto.

Sorotan pun datang dari berbagai pihak terkait pergantian pucuk pimpinan Polrinitu dari Listyo ke Suyudi.

Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia, Mohammad Anas RA menilai pergantian pucuk pimpinan Polri merupakan bagian dari kewenangan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Menurutnya pergantian dilakukan dalam upaya memperkuat pemerintahan khususnya dalam aspek pelayanan publik dan penegakan hukum.

"Penunjukan Kapolri merupakan hak progratif Presiden, isu pergantian Kapolri sudah bergulir 5x sejak september 2025 dan nama Komjen Suyudi Ario Seto sudah mulai muncul sebagai salah satu kandidat peggganti Listyo Sigit," kata Anas saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Anas memaparkan posisi Kapolri memiliki dimensi strategis karena berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang keamanan dan penegakan hukum.

Ia tak menampik jika posisi dana penetapan Kapolri turut dihiasi dengan intrik politik. 

"Kapolri adalah jabatan politik tentunya presiden ingin memperkuat roda pemerintahan dalam konteks pelayanan dan penegakan hukum dimasa pemerintahannya," jelasnya.

Anas juga menilai proses pergantian Kapolri yang berlangsung relatif senyap dapat berkaitan dengan upaya menghindari spekulasi maupun gejolak di internal Polri.

"Yang menarik adalah prosesnya senyap ini sengaja untuk menghindari spekulasi dan turbulensi internal polri," ujarnya. 

Anas mengatakan pergantian tersebut juga dapat menjadi momentum bagi Kapolri baru untuk melakukan konsolidasi internal Polri. Ia mengaitkannya dengan persiapan menghadapi berbagai agenda nasional, termasuk Pemilu 2029.

"Sehingga visi presiden bisa dikawal dan diwujudkan dan Komjen Suyudi Ario Seto dinilai mampu melakukan terobosan pelayanan dan yang paling penting kapolri baru mampu ada persiapan mengkonsolidasikan jajaran Polri mengamankan penyelenggraan Pemilu 2029 mendatang," tuturnya.

Presiden Prabowo sebelumnya mengirimkan Surat Presiden (Surpres) tertanggal 30 September 2026 kepada DPR terkait usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri sekaligus pengangkatan Kapolri baru.

Komisi III DPR kemudian menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi pada 1 Oktober 2026.

Diketahui, Listyo Sigit mulai menjabat sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021. Sementara itu, Suyudi Ario Seto saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).(raa)