Kapolri Tegaskan Tidak Boleh Ada Lagi Polisi yang Kasar Hingga Anti-Kritik

Jakarta, tvOnenews.com - Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto memberikan pesan menohok bagi para calon pemimpin kepolisian di masa depan. 

Dalam pembekalan peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) di Lemhannas RI, Jakarta, Kamis (29/10), Kapolri menekankan bahwa kecerdasan intelektual tak ada artinya tanpa fondasi moral yang kuat.

"Kita tidak hanya butuh orang pintar. Kita butuh orang yang punya integritas," tegas Kapolri.

Menurutnya, tugas kepolisian bukan sekadar urusan teknis penangkapan atau jumlah operasi yang dilakukan. 

Kualitas pelayanan, rasa aman yang dirasakan masyarakat, hingga perlindungan hak-hak korban menjadi tolak ukur utama keberhasilan Polri. 

Ia secara khusus mewanti-wanti anak buahnya agar tidak arogan, membentak, maupun mengintimidasi warga dalam penanganan perkara.

Kapolri juga menyoroti pentingnya keterbukaan dan sikap responsif terhadap keluhan publik. 

Ia meminta anggotanya untuk tidak menjadi sosok yang antikritik. 

Setiap masukan yang masuk melalui kanal media sosial maupun pesan singkat harus disikapi secara serius dan diteruskan kepada unit terkait agar segera ditindaklanjuti.

Terkait isu internal, Jenderal Suyudi memberikan peringatan keras untuk tidak menoleransi segala bentuk penyimpangan, terutama yang melibatkan narkotika. 

Ia menegaskan bahwa pembiaran terhadap pelanggaran anggota akan menjadi bumerang yang merusak marwah organisasi dan menghambat penegakan hukum yang adil.

Di sisi lain, langkah restrukturisasi besar-besaran juga tengah disiapkan. 

Kapolri menginginkan adanya perampingan di jajaran Mabes Polri agar personel dapat lebih banyak dikerahkan ke satuan wilayah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Mabes itu harus ramping, polda harus kuat, polres harus besar, polsek harus tangguh,” ujar Suyudi.

Dengan pergeseran kekuatan ini, Kapolri berharap pelayanan kepolisian di tingkat Polsek, sebagai ujung tombak, menjadi lebih optimal dan tidak lagi terbebani oleh rangkap tugas yang menghambat kinerja. 

Baginya, penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan tidak pandang bulu adalah kunci utama dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi Polri. (ant/dpi)