SPI Jatim Dorong Advokat Lebih Aktif Membela Masyarakat yang Terjerat Persoalan Hukum

Surabaya, tvOnenews.com — Serikat Pengacara Indonesia (SPI) Jawa Timur diminta mengambil peran lebih luas dalam mengawal penegakan hukum di masyarakat. Sejumlah persoalan hukum, mulai dari dugaan korupsi yang melibatkan kepala daerah, sengketa pertanahan, hingga masalah ketenagakerjaan, menjadi isu yang perlu mendapat perhatian organisasi advokat tersebut. Ketua DPP SPI Dr. Trimedya Panjaitan, S.H., M.H., meminta kepengurusan DPD SPI Jawa Timur di bawah pimpinan Otman Ralabi segera memetakan berbagai persoalan hukum di wilayah Jawa Timur. Langkah tersebut dinilai penting agar keberadaan organisasi advokat tidak hanya berorientasi pada kepentingan internal dan profesi anggotanya. “Harapan saya, Pak Otman dan seluruh kepengurusannya melakukan konsolidasi. Kedua, paling tidak ada lima DPC lagi yang harus dibentuk. Ketiga, menginventarisasi persoalan-persoalan hukum yang ada di wilayah Jawa Timur,” tegasnya. Menurut Trimedya, pemetaan persoalan hukum perlu diikuti dengan upaya membangun sinergi bersama kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Dengan demikian, SPI dapat turut mengawal proses penegakan hukum, khususnya terhadap perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat. “Singkatnya, SPI ini harus berbunyi di Jawa Timur. Tidak hanya memikirkan diri sendiri sebagai advokat dan organisasi, tetapi juga harus peduli terhadap kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang teraniaya secara hukum,” tandas Trimedya. Selain persoalan korupsi, Trimedya turut menyinggung pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di DPR. Ia berharap regulasi tersebut nantinya mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi sehingga tidak digunakan sebagai instrumen untuk menekan pihak-pihak yang berseberangan secara politik. Perhatian terhadap penegakan hukum juga disampaikan Ketua DPD SPI Jawa Timur Otman Ralabi. Ia menilai penguatan organisasi advokat perlu dibarengi dengan penjagaan independensi dan penegakan kode etik profesi. Otman mengatakan, perkembangan teknologi menuntut advokat untuk terus meningkatkan kemampuan agar tetap mampu menjalankan tugas profesionalnya. “Teknologi memang perlu dan kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangannya. Namun, advokat juga harus terus meningkatkan kemampuan agar tidak kehilangan peran dan profesionalitasnya di masa depan,” ujar Otman. Ia juga menyoroti persoalan advokat yang diberhentikan karena pelanggaran kode etik di suatu organisasi, tetapi kemudian bergabung dengan organisasi advokat lainnya. Menurutnya, praktik tersebut berpotensi mengganggu penegakan etika dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat. “Kalau ada advokat yang melanggar etika kemudian dipecat dari satu organisasi advokat, tetapi pindah lagi ke organisasi advokat lain, menurut saya itu tidak baik. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ungkapnya. Ke depan, DPD SPI Jawa Timur berencana memperkuat pembinaan anggota sekaligus mengkaji perkembangan regulasi, termasuk revisi Undang-Undang Advokat. Upaya tersebut menjadi bagian dari agenda kepengurusan baru dalam menjaga independensi dan standar etik profesi advokat. (gol)

SPI Jatim Dorong Advokat Lebih Aktif Membela Masyarakat yang Terjerat Persoalan Hukum

Berita Terkait

Perkuat Kualitas Advokat, Peradi Profesional Gandeng 43 Kampus Muhammadiyah

Jaga Warga Tak Dikerahkan Saat Bentrok Malioboro, Sultan Minta Provokator Aksi Anarkis Diproses Hukum

Dari Kebiasaan Membakar ke Ekonomi Sirkular, Kisah Petani Hutan di Sekitar Lapangan Gas JTB

OJK Jatuhkan Denda Total Rp2,52 Triliun kepada Ratusan Pelanggar Hukum Pasar Modal

Topik Terkait

Hukum

Pengacara

Advokat

Masyarakat

Saksikan Juga

Prancis Tak Baik-Baik Saja, Utang Menggunung hingga Rp71.901 Triliun

Kepala BGN Peringatkan SPPG, Pelanggaran Bisa Berujung Penutupan Permanen

Di Balik Kasus Mutilasi Madiun, Polisi Soroti Kecerdasan Tersangka Dwi Bagus

Dewan Pers Anugerahkan Penghargaan Tokoh Pers 2026 kepada Karni Ilyas

Tak Penuhi Panggilan KPK, Nusron Wahid Ternyata ke Singapura dan Malaysia

Prabowo Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Bahas Akses Keuangan Daerah

Viral

Viral

Kpk

Dpr

Prabowo

Karhutla