Sikap Tegas MUI soal Bendera LGBT Sejajar dengan Bendera Palestina: Itu Menodai Kemerdekaan Saudara Kita

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis menyampaikan sikap tegasnya terkait adanya aksi pengibaran bendera LGBT dalam gelaran aksi Women's March Jakarta 2026 pada Sabtu (7/11/2026).

Hal yang menjadi sorotan publik ketika sebuah video viral memperlihatkan di mobil orasi terpasang bendera LGBT yang disejajarkan dengan bendera Palestina.

Cholil sangat menyesalkan bendera LGBT sejajar dengan bendera Palestina di mobil orasi tersebut. Menurut dia, upaya itu justru telah menodai kemurnian kemerdekaan Palestina.

"Itu sudah menodai terhadap kemurnian kemerdekaan saudara di Palestina. Yang kami perjuangkan itu kemerdekaan Palestina. Bendera LGBT itu jangan numpang kemurniannya," ujar Cholil saat ditemui di Grand Orchardz Hotel Kemayoran, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Rais Syuriah PBNU ini menyoroti beberapa pernyataan dari mereka. Para peserta aksi yang mengaku dari kalangan LGBT tersebut menyatakan bahwa mereka tetap mendukung kemerdekaan Palestina.

Akan tetapi, Waketum MUI itu menegaskan bahwa, pemerintah tidak boleh mengesahkan bahkan memberikan toleransi adanya gerakan LGBT di Indonesia.

"Kalau mereka mengaku bayar pajak, ya mereka memang bayar pajak tetapi kita harus taat dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin," lanjutnya.

Ia mengambil contoh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Isinya menunjukkan bahwa ikatan lahir batin dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri dan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Dalam Undang-Undang pernikahan itu hanya ada laki-laki dan perempuan. Pasangannya itu laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, bukan laki-laki sama laki-laki atau perempuan dengan perempuan," tuturnya.

Ia menyayangi adanya pengibaran bendera pelangi sebagai simbol LGBT harus sejajar dengan bendera Palestina. Ia pun turut mendukung masyarakat, terutama umat Muslim untuk menolak keras terhadap pergerakan LGBT.

"Oleh karena itu, kami menyesalkan bahkan kami takut dikutuk oleh Allah kalau kami tidak menolak terhadap aksi-aksi LGBT ini," katanya.

Ia juga mendesak agar pemerintah bersikap tegas terhadap aksi dan pergerakan tersebut. Setidaknya pemerintah dapat menyembuhkan mereka untuk kembali kepada harkat dan martabat sebagai manusia.

"Manusia itu butuh melahirkan, butuh karakter, butuh pernikahan yang sah sesuai agama dan peraturan perundang-undangan," ucapnya.

Diketahui, aksi dalam ajang Women's March Jakarta digelar dari Simpang Sarinah menuju Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Sabtu (7/11/2026), pukul 06.30 WIB.

Dalam aksi itu, massa terdiri dari berbagai kelompok perempuan untuk menyuarakan sembilan tuntutan. Di dalamnya yang memantik tanggapan publik ketika perwakilan dari komunitas LGBT menyampaikan orasi bahwa kalangannya bukan sebuah ancaman.

Orator menyampaikan bahwa kelompok LGBT juga bagian dari masyarakat yang membayar pajak serta memiliki hak untuk dihormati. Pernyataan tersebut pun menuai kecaman hingga menghebohkan masyarakat Indonesia.

(hap)