MUI Resmi Terbitkan Fatwa Vape Haram, Termasuk Produksi dan Penjualannya

Jakarta, tvOnenews.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa telah mengeluarkan ketetapan hukum terkait penggunaan rokok elektrik atau vape. 

Melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, MUI menyatakan bahwa tidak hanya penggunaannya, tetapi seluruh rantai bisnis vape, mulai dari produksi hingga perdagangan, dinyatakan haram.

Keputusan tersebut disahkan di Jakarta pada 6 November 2026 oleh pimpinan MUI, yakni Ketua Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Fatwa KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan.

MUI menegaskan bahwa keputusan ini diambil demi kemaslahatan umat, mengingat dampak buruk yang ditimbulkan oleh rokok elektrik.

“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” tulis isi surat seperti dikutip dalam laman resmi MUI di Jakarta, Senin (9/11).

Lebih jauh, fatwa tersebut menyoroti kandungan nikotin dalam cairan vape yang bersifat adiktif dan memiliki risiko serius terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh penggunanya.

Baca Juga

Naksir Sepupu Sendiri? Ternyata Menikah dengan Anak Paman atau Bibi Diperbolehkan, Ustaz Adi Hidayat Ungkap Syaratnya

Tidak berhenti pada penggunaan, fatwa ini juga menegaskan keharaman bagi mereka yang terlibat dalam industri rokok elektrik. 

MUI secara eksplisit menyatakan bahwa aktivitas memproduksi serta memperjualbelikan perangkat maupun cairan vape memiliki status hukum haram. 

Begitu pula jika vape digunakan sebagai media untuk mengonsumsi narkotika atau zat adiktif lainnya, hukumnya tetap haram.

Sebagai langkah konkret, MUI mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah dan DPR RI agar segera merumuskan undang-undang yang melarang peredaran vape. 

MUI juga mendorong adanya sanksi tegas untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif rokok elektrik.

Pemerintah diharapkan segera melakukan langkah pengendalian yang cepat dan efektif terhadap peredaran produk ini agar masyarakat terhindar dari paparan bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan rokok elektrik. (ant/dpi)