Terbongkar Peran Irjen Ahrie Sonta dalam Perkara Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com - Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Ahrie Sonta yang merupakan tersangka dugaan penyadapan ilegal.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan dalam sidang tersebut turut mengungkap peran dari Ahrie Sonta.

Ia memaparkan jika Ahrie Sonta diduga kuat melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan menggunakan alat milik Polri untuk melakukan penyadapan secara ilegal.

"Diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur," kata Johnny kepada awak media, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Di sisi lain, dalam konstruksi perkara tersebut Ahrie Sonta dinilai terbukti melakukan penyadapan saat menjabat sebagai Pelaksana tugas Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.

"Diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur," kata Johnny kepada awak media, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Johnny mengatakan dalam perkaranya Ahrie Sonta dinilai melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Ahrie Sonta turut dinilai melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g tentang kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 tentang kewajiban dalam etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b tentang larangan dalam etika kelembagaan.

"Kami ingin menegaskan kembali bahwa Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, Standar Operasional Prosedur, serta kode etik profesi yang berlaku," jelasnya.

Diketahui empat jenderal polisi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto. 

Tiga orang tersangka inisial LSP, ASN, dan EH saat ini dilakukan penahanan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua. Ketiganya dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Undang-Undang ITE, yaitu terhadap Pasal 32 ayat (1).

Kemudian tersangka yang keempat yaitu SU yang berperan sebagai dewan pembina dari monitoring center (MC) Bareskrim Polri, di mana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kabakmon ataupun Kabag Monitoring Bareskrim dari tahun 2010 sampai tahun 2019.  

Saat ini tersangka belum ditahan lantaran sakit. Namun tersangka SU dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) illegal access ancaman pidana 6 tahun, dan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE, penghapusan sistem informasi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun, dan juncto Pasal 20 huruf j KUHP. (raa/muu)