Pekan Depan, Polri Bakal Gelar Sidang Kode Etik Listyo Sigit Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com - Tersangka dugaan kasus penyadapan ilegal Presiden RI, Prabowo Subianto yakni Irjen Ahrie Sonta dijatuhkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH).

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan jika tersangka lainnya termasuk Listyo Sigit Prabowo bakal menjalani sidang etik pada pekan depan.

Pasalnya, tiga tersangka termasuk Listyo Sigit Prabowo tengah menjalani pemeriksaan mendalam oleh para penyidik.

“Jadwalnya minggu depan ya nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” kata Johnny kepada awak media, di Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).

Sumber :

• Antara

Kendati demikian, Johnny belum merinci kepastian jadwal dari siang KKEP tiga tersangka lainnya tersebut.

Baca Juga

Soal Adanya Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan, Kapolri Bentuk Timsus Demi Membongkar Fakta

“Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu,” ujarnya.

Diketahui empat polisi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto. 

Tiga orang tersangka inisial LSP, ASN, dan EH saat ini dilakukan penahanan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua. 

Ketiganya dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Undang-Undang ITE, yaitu terhadap Pasal 32 ayat (1).

Kemudian tersangka yang keempat yaitu SU yang berperan sebagai dewan pembina dari monitoring center (MC) Bareskrim Polri, di mana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kabakmon ataupun Kabag Monitoring Bareskrim dari tahun 2010 sampai tahun 2019.  

Saat ini tersangka belum ditahan lantaran sakit. Namun tersangka SU dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) illegal access ancaman pidana 6 tahun, dan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE, penghapusan sistem informasi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun, dan juncto Pasal 20 huruf j KUHP. (raa/muu)