Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Jakarta, tvOnenews.com - Irjen Polisi Ahrie Sonta hanya dapat tertunduk saat menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa (10/11/2026). 

Persidangan yang berlangsung selama 10 jam tersebut berujung pada sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sang Kapala Divisi Polri (Kadivkum) Polri.

Ahrie Sonta tampak duduk di hadapan majelis komisi sidang etik dengan gestur menunduk. Ia tampak memegang lembaran kertas sembari mendengarkan jalannya persidangan.

Sidang etik tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Rudi Darmoko selaku Ketua Komisi Sidang KEPP.

Irjen Ahrie Sonta resmi mendapat sanksi PTDH buntut perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto.

Dalam konstruksi perkara tersebut, Ahrie Sonta dinilai terbukti melakukan penyadapan saat menjabat sebagai Pelaksana tugas Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.

"Diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur," kata Johnny kepada awak media, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Johnny mengatakan dalam perkaranya Ahrie Sonta dinilai melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Ahrie Sonta turut dinilai melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g tentang kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 tentang kewajiban dalam etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b tentang larangan dalam etika kelembagaan.

"Kami ingin menegaskan kembali bahwa Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, Standar Operasional Prosedur, serta kode etik profesi yang berlaku," jelasnya.

Diketahui empat jenderal polisi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto. 

Tiga orang tersangka inisial LSP, ASN, dan EH saat ini dilakukan penahanan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua. Ketiganya dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Undang-Undang ITE, yaitu terhadap Pasal 32 ayat (1).