Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

4. Mendirikan Bank Negara Indonesia

Salah satu peninggalan penting Margono adalah pendirian Bank Negara Indonesia (BNI). Ia memunculkan gagasan tersebut dari pemikirannya mengenai pentingnya membangun sistem perbankan nasional yang tidak lagi bergantung pada lembaga keuangan peninggalan kolonial.

Pada tahap awal, Margono menyampaikan rencana pembentukan bank nasional kepada Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Surachman Tjokroadisurjo. Namun, usulan tersebut belum memperoleh dukungan karena pemerintah ketika itu lebih memprioritaskan nasionalisasi bank sentral peninggalan kolonial Belanda, De Javasche Bank.

Tidak berhenti sampai di situ, Margono kemudian menyampaikan gagasannya kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta. Usulan tersebut mendapatkan persetujuan Hatta yang kemudian membubuhkan tanda tangan pada proposal pendirian bank nasional.

Setelah memperoleh dukungan pemerintah, Margono mulai mengumpulkan modal dengan mendatangi sejumlah daerah di Pulau Jawa. Ia juga mempersiapkan tenaga kerja dan kebutuhan operasional untuk mendirikan lembaga perbankan tersebut.

Situasi keamanan di Jakarta yang semakin sulit akibat meningkatnya kehadiran pasukan Belanda membuat operasional bank harus dipindahkan ke Yogyakarta.

BNI kemudian didirikan pada 5 Juli 1946 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946. Margono ditunjuk sebagai direktur utama pertama pada 15 Juli 1946.

Kemudian, peresmian BNI dilaksanakan di Yogyakarta pada 17 Agustus 1946.

Kepemimpinan Margono berlangsung hingga Oktober 1953. Setelah tidak lagi menjadi pimpinan utama, ia masih dipercaya mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Dewan Pengawas BNI mulai 1 November 1953.

5. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan dan Diplomasi

Pengabdian Margono tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi dan perbankan. Ia juga mengambil bagian dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan ketika Belanda berupaya kembali menguasai Indonesia.

Pada 1948, Margono sempat ditangkap dan ditahan oleh pasukan Belanda setelah berlangsungnya Agresi Militer Belanda II atau Operasi Kraai.

Setelah mendapatkan kebebasan, ia kembali berkontribusi dalam perjuangan diplomasi Indonesia. Margono tercatat terlibat dalam proses yang berlangsung melalui mediasi Komisi Tiga Negara (KTN), Perundingan Roem-Royen, hingga Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949.

KMB menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan diplomasi Indonesia. Sebab, KMB membuka jalan bagi pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda.