Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Setelah menyelesaikan pendidikan di tanah air, Ali melanjutkan studi ke Belanda. Ia kemudian berhasil memperoleh gelar Meester in de Rechten atau sarjana hukum dari Universitas Leiden pada 1927.

Ketika berada di Belanda, semangat perjuangannya terhadap kemerdekaan Indonesia semakin terlihat. Ali bergabung dengan sejumlah organisasi pemuda, di antaranya Jong Java pada 1918–1922 dan Perhimpunan Indonesia pada 1923–1928.

Aktivitas politiknya bahkan membawanya ke berbagai forum internasional. Pada 1926, Ali turut menyuarakan kemerdekaan Indonesia di Paris. Setahun berikutnya, ia kembali menyampaikan gagasan antikolonialisme di Belgia melalui Liga Anti-Imperialisme dan Penindasan Kolonial.

Keterlibatannya dalam gerakan kemerdekaan membuatnya berhadapan dengan pemerintah kolonial Belanda. Pada September 1927, ia bersama Mohammad Hatta dan sejumlah tokoh pergerakan lainnya ditangkap.

Ali hingga Mohammad Hatta dituduh menghasut perlawanan bersenjata. Situasi ini membuat mereka harus menjalani masa tahanan selama lebih dari lima bulan hingga Maret 1928.

Meski berada dalam pengawasan ketat sebagai tahanan politik, Ali tidak menghentikan kegiatan akademisnya. Ia tetap mempersiapkan ujian doktoral di Universitas Leiden dan berhasil menyelesaikannya.

Ia kemudian kembali ke Indonesia pada 1928. Di momen ini, Ali sempat membuka praktik hukum bersama Mr. Soejoedi.

Ia juga terlibat dalam penerbitan majalah Djanget di Solo bersama Dr. Soekiman. Perjalanan politiknya kemudian berlanjut setelah bergabung dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin Presiden ke-1 RI, Ir. Soekarno.

Dalam salah satu kongres PNI pada 1928, Ali bahkan terlibat perdebatan dengan Bung Karno mengenai gagasan penggunaan seragam partai dan filosofi kerakyatan kaum Marhaen.

3. Perjalanan Karier hingga Menjadi Perdana Menteri

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kemampuan Ali Sastroamidjojo kembali dibutuhkan dalam berbagai posisi penting pemerintahan.

Pada masa awal kemerdekaan, ia dipercaya menjadi Wakil Menteri Penerangan dalam Kabinet Presidensial pada 19 Agustus hingga 14 November 1945. Dua tahun kemudian, ia menduduki jabatan Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan (P2K) dalam Kabinet Amir Sjarifuddin I dan II serta Kabinet Hatta I selama periode 1947–1949.

Dalam bidang pendidikan, Ali turut merancang Undang-Undang Pokok Pendidikan yang menjadi bagian dari upaya membangun sistem pendidikan nasional.