Kisah Inspiratif Jenderal Hoegeng yang Kini Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Pernah Dijuluki Polisi Paling Jujur oleh Gus Dur

tvOnenews.com – Nama Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepadanya pada peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026).

Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) tersebut menjadi salah satu dari 19 tokoh yang menerima penghargaan tertinggi dari negara atas jasa dan pengabdiannya kepada bangsa Indonesia.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional itu berlangsung di Istana Negara, Jakarta, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 93/TK/Tahun 2026.

Hoegeng mendapatkan penghargaan atas kontribusinya dalam bidang reformasi birokrasi, khususnya dalam membangun profesionalisme Polri serta menanamkan nilai kejujuran dan integritas dalam institusi kepolisian.

Nama Hoegeng memang sudah lama dikenal sebagai simbol polisi yang bersih dan berani memegang prinsip.

Bahkan, keteladanannya masih sering dijadikan contoh bagi anggota kepolisian maupun masyarakat hingga puluhan tahun setelah kepergiannya.

Lantas, seperti apa perjalanan hidup dan kiprah Jenderal Hoegeng hingga namanya dikenang sebagai salah satu sosok paling berintegritas dalam sejarah kepolisian Indonesia?

Hoegeng Iman Santoso lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, pada 14 Oktober 1921. Ia berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang pemerintahan.

Ayahnya, Soekardjo Kardjihatmodjo, merupakan seorang pegawai pemerintahan pada masa Hindia Belanda.

Sebelum menekuni dunia kepolisian, Hoegeng sempat mengenyam pendidikan di Recht Hoge School (RHS) atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia.

Namun, pendidikannya tidak dapat diselesaikan karena situasi politik dan keamanan berubah setelah Jepang menduduki Indonesia.

Hoegeng kemudian kembali ke Pekalongan dan mengikuti pendidikan kepolisian pada masa pendudukan Jepang.

Setelah Indonesia merdeka, ia melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Polisi Negara (SPN) Mertoyudan, Magelang, yang didirikan pada 17 Juni 1946.

Perjalanan pendidikannya sempat terganggu ketika Agresi Militer Belanda I meletus pada 21 Juli 1947. Para siswa kepolisian diperintahkan untuk melapor kepada kepolisian setempat.

Hoegeng yang ketika itu sedang berada di Pekalongan akhirnya bergabung dengan Kepolisian Sektor Pekalongan.

Dalam perjalanan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Hoegeng juga pernah ditangkap oleh polisi NICA (Nederlands-Indië Civil Administratie).

Ia sempat dibujuk oleh seorang perwira Belanda bernama De Bretonniere, yang merupakan teman sekolahnya, agar berpihak kepada Belanda.

Namun, Hoegeng dengan tegas menolak tawaran tersebut.

"Saya putra Indonesia, mustahil bagi saya bersikap lain!"

Kiprah Hoegeng dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya berlangsung melalui tugas kepolisian biasa.

Ketika Agresi Militer Belanda II dilancarkan pada 19 Desember 1948, Hoegeng berada di Yogyakarta. Saat itu, ia tengah berada di kota tersebut karena ibu mertuanya meninggal dunia.

Di tengah situasi genting, Hoegeng dipercaya menjalankan tugas mengumpulkan informasi dan data intelijen yang dibutuhkan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Untuk menjalankan tugas tersebut, ia bahkan pernah menyamar sebagai pelayan di sebuah restoran yang berada tidak jauh dari tempat tinggalnya di kawasan Jetis, Yogyakarta.

Pengalaman menyamar tersebut rupanya terus melekat dalam dirinya. Bahkan, ketika sudah menjabat sebagai Kapolri, Hoegeng masih menggunakan cara serupa untuk melakukan pemeriksaan mendadak ke sejumlah tempat.

Setelah masa revolusi berakhir, perjalanan karier Hoegeng di kepolisian terus berkembang.

Ia dipercaya menempati sejumlah posisi penting, termasuk pernah menjabat Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.

Puncak kariernya terjadi ketika Hoegeng diangkat menjadi Kapolri pada 15 Mei 1968.

Berdasarkan catatan resmi Polri, Hoegeng merupakan Kapolri kelima yang memimpin institusi tersebut hingga 2 Oktober 1971.

Salah satu alasan nama Hoegeng terus dikenang adalah prinsipnya yang sangat kuat dalam menjaga integritas, terutama ketika berhadapan dengan pemberian dari pihak lain.

Ketika menjabat Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet pada 1966, Hoegeng pernah mendapat tawaran hadiah sebuah mobil baru dari perusahaan Dasaad Musin Concern.

Perusahaan milik pengusaha tersebut memiliki lisensi sejumlah merek mobil Eropa. Hoegeng dipersilakan mengambil satu unit Mazda keluaran terbaru sebagai bentuk dukungan perusahaan kepada pemerintahan Presiden Soekarno.

Namun, tawaran tersebut tidak membuat Hoegeng tergoda.

Ia justru mempertanyakan alasan dirinya harus menerima kendaraan dari pengusaha yang tidak dikenalnya secara pribadi.

Prinsip serupa tetap dipertahankan ketika dirinya menjabat Kapolri.

Putranya, Aditya Soetanto Hoegeng atau Didit, pernah menceritakan bahwa dua sepeda motor Lambretta tiba-tiba dikirim ke rumah mereka di Jalan Madura, Jakarta.

Kedua kendaraan tersebut masih terbungkus plastik. Setelah mengetahui asal pemberian itu, Hoegeng langsung meminta ajudannya mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pengirim.

Bagi Hoegeng, jabatan yang diembannya bukan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun fasilitas tambahan dari pihak lain.

Kesederhanaannya juga terlihat dalam kehidupan keluarga. Ia hanya mengandalkan gaji sebagai pejabat negara untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Bahkan, istrinya, Merry Roeslani, membuka toko bunga di rumah untuk membantu perekonomian keluarga.

Hoegeng juga tidak ingin menggunakan kedudukannya untuk mempermudah jalan karier anak-anaknya.

Ketika putranya, Aditya, berniat mendaftar Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri), Hoegeng justru melarangnya.

Selama memimpin Polri, Hoegeng memiliki pandangan bahwa polisi harus hadir untuk melindungi masyarakat, bukan justru menjadi sosok yang ditakuti.

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan terhadap kritik sebagai bagian dari upaya memperbaiki institusi kepolisian.

Dalam wawancara yang dimuat Harian Kompas edisi 21 Januari 1971, Hoegeng pernah menyampaikan harapannya terhadap institusi yang dipimpinnya.

"Saya menginginkan polisi sungguh-sungguh menjadi pelindung masyarakat, hingga masyarakat mendapat kesan bahwa mereka dapat ditolong, sekurang-kurangnya dengan nasihat," ujar Hoegeng.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa baginya, tugas polisi tidak semata-mata berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Keteladanan Hoegeng kemudian mendapat pengakuan luas, termasuk dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Dalam sebuah diskusi bertajuk "Dekonstruksi dan Revitalisasi Keindonesiaan" di Bentara Budaya Jakarta pada 31 Agustus 2006, Gus Dur pernah melontarkan pernyataan satir yang kemudian sangat populer.

"Hanya ada tiga polisi jujur di negara ini: polisi tidur, patung polisi, dan Hoegeng," ujar Gus Dur kala itu.

Di balik perjalanan kariernya yang penuh keteladanan, kehidupan Hoegeng juga diwarnai sejumlah dinamika politik.

Setelah tidak lagi menjabat Kapolri, Hoegeng dikenal sebagai salah satu tokoh yang terlibat dalam Petisi 50.

Petisi tersebut merupakan pernyataan keprihatinan terhadap penggunaan Pancasila oleh Presiden Soeharto dalam menghadapi pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan pemerintah.

Keterlibatan Hoegeng dalam petisi itu membuat hubungannya dengan pemerintahan Orde Baru tidak berjalan mulus.

Ia bahkan disebut masuk dalam daftar hitam pemerintahan Soeharto. Setelah pensiun, Hoegeng juga tidak lagi diperkenankan menghadiri peringatan Hari Bhayangkara yang digelar setiap 1 Juli.

Hoegeng Iman Santoso meninggal dunia pada 14 Juli 2004 dalam usia 82 tahun setelah mengalami stroke dan penyakit jantung.

Ia mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta.

Semasa hidup, Hoegeng pernah menyampaikan keinginannya agar tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Sesuai wasiat tersebut, jenazahnya kemudian dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Giritama, Desa Tonjong, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Puluhan tahun setelah kepergiannya, nama Hoegeng tetap hidup dalam ingatan masyarakat sebagai gambaran polisi yang jujur, sederhana, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menyebut Hoegeng sebagai sosok teladan bagi anggota kepolisian maupun masyarakat yang ingin mengabdikan diri kepada negara.

"Ini adalah role model dari polisi dan juga jasanya semua orang sudah pasti tahu. Dan Jenderal Hoegeng sampai hari ini masih menjadi favorit bagi siapa saja yang ingin berkarier di bidang kepolisian dan mengabdi kepada bangsa dan negara," kata Pramono saat upacara Hari Pahlawan di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Kini, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Hoegeng menjadi pengakuan resmi negara atas jasa dan pengabdiannya.

(tsy)