Pimpinan DPR: Gibran sudah Tidak Memenuhi Syarat sebagai Wapres

tvOnenews.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa secara resmi mengonfirmasi bahwa usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang digulirkan para anggota dewan murni berkaitan dengan persoalan hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai sudah tidak lagi memenuhi syarat jabatan.

Pernyataan tersebut disampaikan Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026), usai Pimpinan DPR RI merampungkan proses penerimaan berkas usulan resmi dari perwakilan seluruh fraksi partai politik.

"Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden Republik Indonesia," tegas Saan.

Rincian Resmi 120 Anggota Pengusul Lintas Partai

Berdasarkan verifikasi Pimpinan DPR, tercatat sebanyak 120 Anggota DPR RI dari berbagai penjuru fraksi telah membubuhkan tanda tangan resmi dalam dokumen pengajuan HMP tersebut.

Berikut adalah rincian kekuatan tanda tangan per fraksi yang dikonfirmasi oleh Pimpinan DPR:

Fraksi PKS: 28 orang

Fraksi NasDem: 19 orang

Fraksi PKB: 18 orang

Fraksi Partai Demokrat: 18 orang

Fraksi PDIP: 14 orang

Fraksi Partai Golkar: 11 orang

Fraksi Partai Gerindra: 11 orang

Fraksi PAN: 1 orang

Saan memastikan bahwa penerimaan dokumen usulan ini telah merujuk secara sah pada ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 serta Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI. "Usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," tambahnya.

Sementara itu, menanggapi dinamika politik yang bergejolak tajam di Senayan, pihak Istana Kepresidenan menyatakan sikap terbuka.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah menghormati sepenuhnya proses politik yang tengah berjalan di DPR.

"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ia menambahkan bahwa pemerintah memandang langkah tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional yang melekat pada hak-hak setiap anggota lembaga legislatif.