Seluruh Fraksi DPR Resmi Serahkan Dokumen Hak Menyatakan Pendapat Makzulkan Wapres Gibran
- Tangkapan layar
tvOnenews.com, Jakarta – Seluruh fraksi partai politik (parpol) DPR RI secara resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka imbas polemik keabsahan ijazah.
Momen bersejarah tersebut terjadi dalam rapat penyerahan berkas yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Satu per satu juru bicara dari delapan fraksi parpol bergantian menyerahkan dokumen HMP yang telah ditandatangani oleh para anggota dewan.
"Sehubungan dengan hal itu, kami mempersilakan kepada para pengusul untuk menyampaikan usulannya. Sesuai dengan urutan partai saja ya," ujar Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat membuka rapat pleno penyerahan berkas tersebut.
- tvOnenews.com/Syifa Aulia
Prosesi penyerahan diawali oleh Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Dolfie OFP dengan membawa 14 tanda tangan anggota fraksi.
Disusul Fraksi Golkar yang diwakili Ahmad Doli Kurnia dengan menyertakan 13 anggota pengusul.
Fraksi NasDem melalui Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa seluruh anggota fraksinya telah bulat mendukung HMP karena menilai tidak ada lagi jalan konstitusional lain.
Sementara Fraksi PKB melalui Muhammad Khozin menyerahkan 14 tanda tangan anggota.
Sikap paling masif ditunjukkan oleh Fraksi PKS yang dibacakan Mardani Ali Sera dengan memboyong 28 tanda tangan pengusul.
Fraksi PAN melalui Sarifudin Sudding menegaskan bahwa pasca-keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, surat keterangan ijazah Gibran telah batal dan tidak sah demi hukum.
Hal senada ditegaskan oleh Fraksi Demokrat melalui Benny K Harman dan Hinca Panjaitan yang membawa 18 tanda tangan karena menilai Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai wakil kepala negara.
Kejutan terbesar datang dari Fraksi Partai Gerindra yang menjadi penutup barisan pengusul. Diwakili oleh Azis Subekti, Gerindra resmi menyerahkan 11 tanda tangan anggotanya untuk memproses HMP tersebut.
Sikap kompak seluruh partai politik di Senayan ini menandai dimulainya babak baru proses perpolitikan nasional.
Berkas Hak Menyatakan Pendapat yang telah diterima oleh Pimpinan DPR RI selanjutnya akan diproses sesuai dengan mekanisme Tata Tertib DPR serta ketentuan Pasal 7B UUD 1945 menuju Sidang Paripurna.
Load more