Status Wapres Gibran Ditentukan DPR di Rapat Paripurna Hari Kamis Esok

tvOnenews.com, Jakarta – Proses hukum dan politik terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bergerak sangat cepat di Kompleks Parlemen.

DPR RI mengonfirmasi bahwa usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atas status keabsahan Wapres akan resmi dibawa ke Rapat Paripurna pada Kamis (12/11/2026).

Kepastian jadwal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

"Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," tegas Saan di Senayan.

Syarat Administrasi Lolos, Langsung Dieksekusi Rapim dan Bamus

Saan menjelaskan, dokumen HMP yang telah ditandatangani oleh 120 Anggota DPR RI dari 8 fraksi partai politik telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan kualifikasi formal perundang-undangan.

Untuk mempercepat mekanisme konstitusional tersebut, Pimpinan DPR akan segera menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) yang dilanjutkan dengan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat konsultasi pengganti Bamus.

"Jadi ini akan kami proses di pimpinan. Akan bawa ke rapat pimpinan DPR RI dan nanti akan kita bawa ke rapat Bamus atau rapat konsultasi pengganti Bamus," jelas Saan.

Inisiatif pengajuan HMP ini digulirkan secara masif oleh 120 legislator Senayan berbasiskan argumen hukum bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden imbas pembatalan dokumen ijazah.

Peta kekuatan anggota pengusul dari 8 fraksi parpol mencakup:

Fraksi PKS: 28 orang

Fraksi Partai NasDem: 19 orang

Fraksi PKB: 18 orang

Fraksi Partai Demokrat: 18 orang

Fraksi PDIP: 14 orang

Fraksi Partai Golkar: 11 orang

Fraksi Partai Gerindra: 11 orang

Fraksi PAN: 1 orang

Rapat Paripurna yang dijadwalkan bergulir Kamis esok bakal menjadi momentum krusial penentu arah sejarah kepemimpinan nasional selanjutnya.