Sebelas Anggota DPR RI Fraksi Golkar Ajukan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Jabatan Wapres Gibran

Jakarta, tvOnenews.com - Sebanyak 11 anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada Pimpinan DPR RI.

Langkah politik tersebut ditempuh untuk memproses berbagai tuduhan dan persoalan terkait keabsahan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui jalur konstitusional.

Berkas resmi pengajuan HMP diserahkan langsung kepada Pimpinan DPR RI sebagai langkah awal untuk menginisiasi mekanisme hukum dan politik di parlemen. Proses tersebut berpotensi berlanjut hingga mekanisme pemakzulan atau pemberhentian Wakil Presiden.

Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Daniel Mutaqien, membenarkan bahwa 11 legislator Golkar yang tergabung dalam gerakan tersebut telah secara resmi membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan.

"Pasca-penyerahan berkas ini, Pimpinan DPR RI diharapkan dapat segera menindaklanjuti dan memproses permohonan berdasarkan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib serta peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Daniel dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Menurut Daniel Mutaqien, terdapat dua alasan mendasar yang melatarbelakangi pengajuan HMP tersebut.

Pertama, aspek kepastian hukum. Para anggota dewan memandang perlu adanya ketegasan mengenai legalitas status kepemimpinan nasional dengan mengacu pada yurisprudensi serta pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Kedua, aspirasi publik. Gerakan tersebut disebut sebagai respons terhadap tingginya perhatian dan desakan masyarakat yang mempertanyakan legitimasi Wakil Presiden.

“Langkah penyerahan berkas ini kami dorong agar DPR RI dapat menjalankan kewenangan konstitusionalnya dalam menguji serta memproses opsi pemberhentian Wakil Presiden, sebagaimana diatur secara rinci dalam Pasal 7A, 7B, dan 7C UUD 1945,” tegas Daniel.

Berikut daftar 11 anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI yang menjadi inisiator:

1. Ahmad Doli Kurnia Tandjung (A-272)
2. Ahmad Irawan (A-327)
3. Robert Joppy Kardinal (A-365)
4. Abraham Sridjaja (A-291)
5. Umbu Rudi Kabunang (A-343)
6. Hetifah Sjaifudian (A-352)
7. Bambang Patijaya (A-289)
8. Andika Satya (A-311)
9. Erik Hermawan (A-353)
10. Karmila Sari (A-278)
11. Atalia Praratya (A-293)

Alur Konstitusional Berkelanjutan

Meski pengajuan HMP tersebut telah resmi disampaikan, Daniel menegaskan bahwa langkah tersebut tidak serta-merta berujung pada pencopotan atau pemberhentian Wakil Presiden dari jabatannya.

UUD 1945, khususnya Pasal 7A dan 7B, telah mengatur mekanisme pembuktian konstitusional melalui tiga tahapan utama, yaitu:

1. Pembahasan dan pembuktian politik melalui Rapat Paripurna DPR RI.
2. Pengujian keabsahan dan pemeriksaan aspek hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
3. Penetapan keputusan akhir melalui Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI).

Inisiatif yang digagas sejumlah anggota Fraksi Partai Golkar tersebut menegaskan komitmen untuk menyelesaikan polemik terkait kepemimpinan nasional secara transparan, terukur, dan tetap berada dalam koridor hukum serta konstitusi yang berlaku. (muu)