Putri Zulkifli Hasan Konfirmasi 10 Anggota Fraksi PAN Ikut Teken HMP Gibran

tvOnenews.com, Jakarta – Peta politik di parlemen terkait pengusulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian benderang. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, mengonfirmasi bahwa sebanyak 10 anggota Fraksi PAN turut membubuhkan tanda tangan dalam usulan pengajuan HMP tersebut.

Pernyataan resmi itu disampaikan Putri Zulhas kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Putri meluruskan dinamika yang terjadi di forum penyerahan berkas, di mana keterwakilan fraksi saat itu dipimpin oleh Ketua Fraksi PAN MPR RI, Sarifudin Sudding.

“Tadi diwakilkan Ketua Fraksi PAN MPR RI Pak Sudding. Sebanyak 10 anggota Fraksi PAN ikut dalam usulan Hak Menyatakan Pendapat ini. Kami memandang bahwa persoalan yang berkembang perlu disikapi melalui mekanisme konstitusional yang tersedia di DPR,” tegas Putri Zulkifli Hasan di Senayan.

Putri menjelaskan bahwa langkah politik yang diambil oleh para legislator PAN merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan kelembagaan parlemen dalam merespons persoalan ketatanegaraan yang menyedot perhatian publik.

Ia menekankan bahwa Hak Menyatakan Pendapat adalah hak konstitusional sah yang dijamin oleh undang-undang, sehingga seluruh tahapannya harus dipastikan berjalan transparan, tertib, dan sesuai dengan Tata Tertib DPR RI.

Baca Juga

Refleksi 15 Tahun NasDem, Anggota Komisi III DPR Lola Nelria: Politik Bukan Sekadar Kursi, Tapi Kerja Nyata

“Pada prinsipnya, kami ingin seluruh proses berjalan sesuai aturan. Setiap hak konstitusional anggota DPR harus dihati, dan setiap tahapan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku,” lanjutnya.

Fraksi PAN memastikan bakal terus mengawal serta mencermati setiap perkembangan pembahasan usulan HMP yang kini tengah diproses Pimpinan DPR menuju Rapat Paripurna.

Putri mengimbau agar dinamika politik yang terjadi di Senayan tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat dengan menjunjung tinggi supremasi hukum.

“Setiap proses yang berjalan diharapkan dapat memberikan kepastian dan menjadi bagian dari upaya menjaga kehidupan demokrasi serta konstitusi di Indonesia,” pungkas Putri.