KPK Buka Peluang Kembali Periksa Nusron Wahid, Materi Pemeriksaan Pekan Lalu Masih Didalami

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih merangkai kasus dugaan suap lahan yang terjadi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Bahkan, KPK mengaku masih melakukan penyelarasan keterangan sejumlah saksi dan tersangka, termasuk di antaranya Menteri ATR/BPN Nusron Wahid (NW).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap langkah itu dilakukan guna didapati kesimpulan dari perkara yang tengah ditangani lembaga anti rasuah tersebut.

"Materi pemeriksaan terhadap saudara NW pada pekan lalu ini masih terus didalami dan dianalisis oleh penyidik, termasuk juga bagaimana kaitannya dengan keterangan-keterangan dari saksi lainnya, apakah kemudian saling mengonfirmasi atau seperti apa?," ungkap Budi kepada awak media, Jakarta, Rabu (11/11/2026) malam.

Budi mengaku penyidik terus membuka peluang dalam menggali keterangan para pihak yang turut menjadi saksi dalam perkara itu.

Tak terkecuali, Nusron yang diakui Budi dapat kembali dimintai keterangannya oleh KPK guna mengungkap secara utuh perkara yang sedang didalami lembaga anti rasuah ini.

"Ketika nanti penyidik berpandangan ada kebutuhan untuk kembali melakukan pemeriksaan terhadap saudara NW, tentu semuanya terbuka kemungkinan," ungkap Budi.

"Karena tentunya semuanya kita berharap pengungkapan perkara ini bisa seterang-terangnya, seutuh-utuhnya, termasuk apabila ada pihak-pihak lain yang punya peran krusial dalam konstruksi perkaranya juga bisa diungkap," sambungnya.

Diketahui, Nusron rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (4/11/2026).

Nusron keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 14.50 WIB dengan pengawalan ketat dari ajudannya.

"Saya pejabat publik seorang menteri, kalau dinas ke luar kota apa lagi keluar negeri dipastikan ada surat izin perjalan dari Kementerian Sekretariat Negara jadi kami tidak mengada-ada," kata Nusron kepada awak media.

Nusron pun enggan memberikan jawaban berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK tersebut.

Di sisi lain, sejumlah ajudan Nusron Wahid justru berupaya menghalangi awak media yang mencoba memintai klarifikasi Nusron mengenai keterlibatannya dalam dugaan suap lahan HGB.

Diketahui, dalam perkara tersebut KPK telah menetapkan delapan orang tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) di BPN, Bogor.

Delapan orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ialah Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Adrianto Pitojo Adhi dan anak buah Menteri ATR/ BPN Nusron Wahid, yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) Kementerian ATR/BPN Lampri, Ketua Bidang Hubungan Organisasi Masyarakat (Ormas) DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A. Rafiq.

Kemudian, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlefi.

Dalam OTT tersebut, KPK total mengamankan uang tunai dengan nilai total sekitar Rp106,3 miliar.

Di rumah Arif, penyidik menemukan Rp31,86 miliar, USD2.611.500, SGD1.974.500, SAR910, dan RM981.

Uang lainnya ditemukan di rumah Rizal sebesar Rp896 juta, rumah Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Zimmun Ni’am Aulawi sebesar Rp8 juta, serta rumah Sontang sebesar Rp49,5 juta. (raa/nsi)