Mentrans Ungkap 72 Perusahaan Manfaatkan 100.000 Hektare Lahan Transmigrasi, Negara Belum Terima PNBP

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan sebanyak 72 perusahaan tercatat memanfaatkan lahan transmigrasi dengan luas lebih dari 100.000 hektare, namun negara belum menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Hal ini disampaikan dirinya usai kegiatan penyerahan 2.770 sertifikat tanah kepada transmigran yang tersebar di delapan kabupaten wilayah Indonesia, pada Kamis (12/11/2026).

"Lebih dari 100.000 hektare dimanfaatkan oleh 72 perusahaan. Dengan nilai investasi triliunan rupiah ya yang selama ini tidak ada PNBP-nya," kata Iftitah.

Iftitah menuturkan pemanfaatan lahan oleh perusahaan ini tidak ada PNBP lantaran regulasi saat ini belum mendukung.

"Selama ini tidak ada PNBP-nya. Nah, saya tanya kenapa tidak ada PNBP-nya? Karena regulasinya belum mendukung. Rezim yang digunakan oleh Kementerian Transmigrasi masih menggunakan rezim tanah," ujar Iftitah.

Sebab, Iftitah menjelaskan bahwa selama ini ada kekhawatiran jika lahan diberikan kepada swasta dengan PNBP, kemudian tahun berikutnya tanah itu diberikan kepada transmigran. Nantinya negara akan kehilangan pemasukan dan dianggap kerugian negara.

"Khawatirnya Kementerian Transmigrasi adalah kalau misalnya itu diberikan kepada swasta untuk dikelola, lalu kemudian ada PNBP-nya, tahun depannya tanah itu diberikan kepada para transmigran, maka negara akan kehilangan pemasukan. Sehingga nanti akan dianggap kerugian negara. Oleh karena itu, ini ada konflik antara regulasi dengan kenyataan di lapangan,” jelas Iftitah.

Untuk mengatasi hal tersebut, Iftitah menjelaskan bahwa saat ini Kementerian Transmigrasi sedang menyusun peraturan menteri (Permen) yang mewajibkan adanya PNBP.

"Oleh karena itu, saat ini sedang disusun peraturan menteri yang mewajibkan adanya PNBP. Dengan demikian, kita berharap mudah-mudahan mulai tahun depan sudah ada PNBP dari lahan transmigrasi yang dikerjasamakan dengan swasta," ujar Iftitah.

Iftitah menargetkan Permen ini selesai pada Desember 2026. Sebab, dirinya ingin pada tahun 2027 mendatang peraturan tersebut sudah bisa diaplikasikan.

“Permen kapan selesai? Insyaallah tahun ini. Jadi saya targetkan tidak lewat tahun (2026). Jadi paling tidak Desember 2026. Kenapa begitu? Kita memang ingin 2027 diterapkan. Namun demikian, Dirjen juga sudah saya tugaskan, saya juga dapat surat tembusannya, menyurati ke semua perusahaan itu bahwa nanti pada saatnya Permen itu diberlakukan, maka pada saat mereka mengajukan kembali, maka itu sudah berlaku,” ungkap Iftitah.