Mentrans Ungkap 72 Perusahaan Manfaatkan 100.000 Hektare Lahan Transmigrasi, Negara Belum Terima PNBP

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan sebanyak 72 perusahaan tercatat memanfaatkan lahan transmigrasi dengan luas lebih dari 100.000 hektare, namun negara belum menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Hal ini disampaikan dirinya usai kegiatan penyerahan 2.770 sertifikat tanah kepada transmigran yang tersebar di delapan kabupaten wilayah Indonesia, pada Kamis (12/11/2026).

"Lebih dari 100.000 hektare dimanfaatkan oleh 72 perusahaan. Dengan nilai investasi triliunan rupiah ya yang selama ini tidak ada PNBP-nya," kata Iftitah.

Iftitah menuturkan pemanfaatan lahan oleh perusahaan ini tidak ada PNBP lantaran regulasi saat ini belum mendukung.

"Selama ini tidak ada PNBP-nya. Nah, saya tanya kenapa tidak ada PNBP-nya? Karena regulasinya belum mendukung. Rezim yang digunakan oleh Kementerian Transmigrasi masih menggunakan rezim tanah," ujar Iftitah.

Sebab, Iftitah menjelaskan bahwa selama ini ada kekhawatiran jika lahan diberikan kepada swasta dengan PNBP, kemudian tahun berikutnya tanah itu diberikan kepada transmigran. Nantinya negara akan kehilangan pemasukan dan dianggap kerugian negara.

"Khawatirnya Kementerian Transmigrasi adalah kalau misalnya itu diberikan kepada swasta untuk dikelola, lalu kemudian ada PNBP-nya, tahun depannya tanah itu diberikan kepada para transmigran, maka negara akan kehilangan pemasukan. Sehingga nanti akan dianggap kerugian negara. Oleh karena itu, ini ada konflik antara regulasi dengan kenyataan di lapangan,” jelas Iftitah.

Untuk mengatasi hal tersebut, Iftitah menjelaskan bahwa saat ini Kementerian Transmigrasi sedang menyusun peraturan menteri (Permen) yang mewajibkan adanya PNBP.

"Oleh karena itu, saat ini sedang disusun peraturan menteri yang mewajibkan adanya PNBP. Dengan demikian, kita berharap mudah-mudahan mulai tahun depan sudah ada PNBP dari lahan transmigrasi yang dikerjasamakan dengan swasta," ujar Iftitah.

Iftitah menargetkan Permen ini selesai pada Desember 2026. Sebab, dirinya ingin pada tahun 2027 mendatang peraturan tersebut sudah bisa diaplikasikan.

“Permen kapan selesai? Insyaallah tahun ini. Jadi saya targetkan tidak lewat tahun (2026). Jadi paling tidak Desember 2026. Kenapa begitu? Kita memang ingin 2027 diterapkan. Namun demikian, Dirjen juga sudah saya tugaskan, saya juga dapat surat tembusannya, menyurati ke semua perusahaan itu bahwa nanti pada saatnya Permen itu diberlakukan, maka pada saat mereka mengajukan kembali, maka itu sudah berlaku,” ungkap Iftitah.

Iftitah mengatakan pihaknya akan memilah lahan yang dibagikan kepada transmigran dan lahan yang dikerjasamakan dengan swasta.

"Kita memilah mana yang tanah akan dibagikan kepada para transmigran dan mana tanah yang akan dikerjasamakan dengan pihak swasta yang syaratnya membuka lapangan kerja bagi para transmigran dan masyarakat transmigrasi yang ada di sekitar lokasi tanah tersebut," jelasnya.

Adapun empat potensi lahan yang dikerjasamakan nantinya meliputi perkebunan sawit, tambang batu bara, jagung, dan tebu.

“Ada empat potensi utama. Belum lagi nanti ada beberapa potensi lainnya seperti di Salukuma Mamuju, hampir setengahnya tambang mineral strategis, rare earth itu, itu berada di HPL transmigrasi. Termasuk yang juga sekarang sedang dikerjasamakan adalah sumur minyak dan gas. Ada 13 sumur baru di Kutai Kartanegara. Sementara di waktu yang lalu sejak 2019, ada 79 sumur di kawasan transmigrasi, di HPL-nya lahannya transmigrasi,” ungkap Iftitah.

"Harusnya meskipun itu dilakukan atau dikerjasamakan juga oleh perusahaan negara, tapi tetap saja untuk tertib administrasi, akuntabilitas, harusnya ada PNBP untuk negara melalui Kementerian Transmigrasi," ujarnya.

Iftitah menegaskan CSR saja tidak cukup sebagai bentuk kerja sama. Maka diperlukan adanya PNBP dan lapangan kerja.

"Mereka baru berkomitmen untuk memberikan CSR kepada masyarakat transmigrasi. Menurut kami, CSR itu sudah kewajiban, bukan lagi kerja sama dengan Kementerian Transmigrasi. Maka kerja samanya harus ada PNBP dan lapangan kerja. Kuncinya itu: satu PNBP, dua lapangan kerja," katanya. (ars/nsi)