Kapolri Sebut Ada Sosok Misterius Berinisial TK dalam Kasus Dugaan Penyadapan ke Presiden Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com — Dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto masih menyimpan tabir dalam pengungkapannya.

Hal itu terungkap saat Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membongkar kronologi dugaan kasus penyadapan ilegal dengan tersangka sejumlah jenderal polisi aktif itu.

Awalnya Suyudi turut mengungkap peran-peran para tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal itu saat hadir dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen pada Kamis (12/11/2026).

Bahkan, Suyudi turut membeberkan peran dari eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dalam dugaan perkara penyadapan ilegal tersebut.

Listyo Sigit diketahui memiliki peran sebagai pemberi perintah kepada Irjen Ahrie Sonta (AS) saat menjabat sebagai Kabagmon di Bareskrim Polri.

"Jenderal LSP yang menjabat sebagai kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabakmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end-user penyadapan," ujar Suyudi.

Sementara terungkap Irjen Slamet Uliandi (SU) yang pernah menjabat TIK periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga menjadi dewan penasihat monitoring center Polri. 

Kata Suyudi, tersangka Slamet Uliandi memiliki tugas yakni memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Irjen Ahrie Sonta berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Listyo Sigit.

"Ketiga, EH yang menjabat sebagai PLT Kabakmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik," imbuhnya. 

Sosok lain berinisial TK pun turut disebut Suyudi terkait keterlibatannya dalam dugaan perkara penyadapan ini.

Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo Sigit.

"Kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance. Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta bubaran grup WhatsApp," pungkasnya. 

Diketahui empat jenderal polisi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. 

Tiga orang tersangka inisial LSP, ASN, dan EH saat ini dilakukan penahanan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua.

Ketiganya dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Undang-Undang ITE, yaitu terhadap Pasal 32 ayat (1).

Kemudian tersangka yang keempat yaitu SU yang berperan sebagai dewan pembina dari monitoring center (MC) Bareskrim Polri, di mana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kabakmon ataupun Kabag Monitoring Bareskrim dari tahun 2010 sampai tahun 2019.  

Saat ini tersangka belum ditahan lantaran sakit. Namun tersangka SU dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) illegal access ancaman pidana 6 tahun, dan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE, penghapusan sistem informasi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun, dan juncto Pasal 20 huruf j KUHP. (raa/amr)