Walau sudah Mundur, Gibran Disebut Bakal Hadapi Persoalan Hukum Suket Ijazah

Menurutnya langkah hukum luar biasa itu tidak dapat dibenarkan secara formil karena Gibran tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai tergugat intervensi dalam perkara sengketa tata usaha negara tersebut.

"Upaya PK atas putusan kasasi yang diajukan oleh unsur pemerintah, badan, maupun pejabat negara tidak dibenarkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024 yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 24/PUU-XXI/2024," ungkapnya.

Sementara itu, Advokat Aksi asal Bogor Elyas M. Situmorang menekankan bahwa pengunduran diri tersebut tidak boleh menggugurkan proses hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam rantai penerbitan dan penggunaan dokumen tersebut.

"Mundurnya Gibran adalah pengakuan bersalah, tetapi tetap harus diusut siapa saja pihak yang terkait dalam proses penerbitan suket tersebut. Ini pembohongan publik. Yang dirugikan adalah seluruh rakyat Indonesia dan institusi lembaga negara," tegas Elyas. (raa/amr)