Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Jakarta, tvOnenews.com - Bareskrim Polri terus merangkai kronologi dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI, Prabowo Subianto.

Tak tanggung-tanggung, Bareskrim turut menciduk Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta sejawatnya dalam perkara yang masih menyimpan beribu misteri dalam pengungkapannya.

Pada Selasa (10/11/2026), Irjen Pol. Ahrie Sonta menjadi tersangka pertama yang menjalani Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Dalam putusannya, Ahrie Sonta dijatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Korps Bhayangkara.

Kendati, kubu Ahrie Sonta menolak putusan itu hingga berniat mengajukan banding atas sanksi yang diterimanya.

Seberjalannya waktu, Polri melalui tim khusus penanganan dugaan perkara ini terus merangkai kontruksi hukum yang akan dijerat kepada para tersangka.

Teranyar, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, penyidik mengendus dugaan perbuatan makar dalam perkara itu.

"Kami telah menerbitkan laporan polisi bahwa ditemukan adanya dugaan peristiwa tindak pidana yang dilakukan dengan perantara alat atau menyuruh orang lain turut serta menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana makar," kata Susatyo di Kompleks Parlemen, Kamis (12/11/2026).

"Dengan maksud merampas kemerdekaan presiden atau menjadikan presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dan atau dengan maksud menggulingkan pemerintahan dan atau untuk melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana makar dengan niat untuk melakukan serangan telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut," lanjutnya.

Bukan dasar sepihak Polri turut mengendus Listyo Sigit Cs terindikasi melakukan makar terhadap pemerintahan yang berjalan saat ini.

Pasalnya, kesimpulan itu didapat penyidik usai melibatkan sejumlah saksi ahli dalam penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal itu.

"Kami telah meneliti sebanyak 28 saksi yang berada pada Direktorat Siber, kemudian kami juga melakukan penambahan sebanyak sekitar 10 orang saksi lainnya. Kemudian hal tersebut kami koordinasikan dengan para ahli pidana dan ahli hukum tata negara," ungkapnya.

Diketahui, keempat tersangka dugaan penyadapan ilegal itu yakni Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.

Tiga tersangka yakni Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Undang-Undang ITE, yaitu terhadap Pasal 32 ayat (1).

Sementara, Slamet Uliandi dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) illegal access ancaman pidana 6 tahun, dan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE, penghapusan sistem informasi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun, dan juncto Pasal 20 huruf j KUHP. (raa/dpi)