Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal tersebut diungkap Suyudi saat menghadiri RDP dengan Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026).

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir turut mengkonfirmasi adanya sosok berinisial TK tersebut. Ia menyebut jika sosok berinisial TK itu merupakan jenderal aktif di Korps Bhayangkara.

"Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol)," kata Isir dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026) malam.

Sebelumnya diberitakan, Suyudi turut mengungkap peran-peran para tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal itu.

Bahkan, Suyudi turut membeberkan peran dari Listyo Sigit Prabowo (LSP) dalam dugaan perkara penyadapan ilegal tersebut.

Listyo diketahui memiliki peran sebagai pemberi perintah kepada Ahrie Sonta (AS) saat menjabat sebagai Kabagmon di Bareskrim Polri.

"Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabakmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," ujar Suyudi.

Sementara itu, terungkap Slamet Uliandi (SU) yang pernah menjabat TIK periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga menjadi Dewan Penasihat Monitoring Center Polri.

Kata Suyudi, tersangka Slamet memiliki tugas memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Ahrie berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Listyo.

"Ketiga, EH yang menjabat sebagai PLT Kabakmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik," imbuhnya.

Sosok lain berinisial TK pun turut disebut Suyudi terkait keterlibatannya dalam dugaan perkara penyadapan ini.

Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan penyidik mengendus perbuatan makar dalam perkara itu.

"Kami telah menerbitkan laporan polisi bahwa ditemukan adanya dugaan peristiwa tindak pidana yang dilakukan dengan perantara alat atau menyuruh orang lain turut serta menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana makar," kata Susatyo di Kompleks Parlemen, Kamis (12/11/2026).

"Dengan maksud merampas kemerdekaan presiden atau menjadikan presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dan atau dengan maksud menggulingkan pemerintahan dan atau untuk melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana makar dengan niat untuk melakukan serangan telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut," lanjutnya.

Bukan dasar sepihak Polri turut mengendus Listyo Cs terindikasi melakukan makar terhadap pemerintahan yang berjalan saat ini.

Pasalnya, kesimpulan itu didapat penyidik usai melibatkan sejumlah saksi ahli dalam penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal itu.

"Kami telah meneliti sebanyak 28 saksi yang berada pada Direktorat Siber, kemudian kami juga melakukan penambahan sebanyak sekitar 10 orang saksi lainnya. Kemudian hal tersebut kami koordinasikan dengan para ahli pidana dan ahli hukum tata negara," ungkapnya.

Susatyo pun mengakui jika keempat tersangka kini telah dikenakan pasal dugaan tindak pidana makar.

"Pasal 191 KUHP dan/atau Pasal 193 KUHP dan/atau Pasal 196 KUHP juncto Pasal 160 KUHP juncto Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana," katanya.

Diketahui, keempat tersangka dugaan penyadapan ilegal itu, yakni Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Tiga tersangka, yakni Listyo, Eko, dan Ahrie dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Undang-Undang ITE, yaitu terhadap Pasal 32 ayat (1).

Sementara ITU, Slamet dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) illegal access dengan ancaman pidana 6 tahun, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE, penghapusan sistem informasi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun, dan juncto Pasal 20 huruf j KUHP. (raa/nsi)