Nasib 105 Jemaah Umrah Tak Jelas, Kemenhaj Usut Dugaan Travel Salahgunakan SISKOPATUH

Andi menjelaskan, berdasarkan informasi awal, PT SK diduga memiliki status perizinan tidak aktif. 

Meski demikian, perusahaan tersebut diduga tetap memberangkatkan jemaah dengan menggunakan akses atau data SISKOPATUH atas nama PT KBB.

Dugaan penggunaan akses milik penyelenggara lain ini menjadi salah satu fokus pemeriksaan pemerintah. 

Pasalnya, SISKOPATUH merupakan sistem resmi yang digunakan untuk pengelolaan dan pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah serta haji khusus.

Kemenhaj juga mendalami dugaan keterlibatan PT SK dan PT KBB dalam persoalan tersebut. 

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan keberangkatan sekaligus menelusuri apakah terdapat penyimpangan dalam penggunaan sistem pemerintah.

Penanggung Jawab Travel Bakal Dipanggil

Kemenhaj menyiapkan langkah pengawasan dan pemeriksaan terhadap perusahaan yang diduga terlibat. 

Penanggung jawab PT SK dan PT KBB akan dimintai keterangan untuk mengklarifikasi berbagai persoalan yang ditemukan dalam penelusuran awal.

"Selain penanganan terhadap para jemaah, Kemenhaj juga menyiapkan langkah pengawasan dan pemeriksaan terhadap pihak penyelenggara," ucap Andi.

Pemeriksaan tersebut meliputi dugaan penggunaan SISKOPATUH oleh PPIU yang berstatus tidak aktif, penelusuran aliran dana, serta pemenuhan kewajiban penyelenggara terhadap jemaah.

Apabila ditemukan pelanggaran, Kemenhaj akan mempertimbangkan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Salah satu langkah yang dapat direkomendasikan adalah pemblokiran akses SISKOPATUH terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan sistem tersebut.

"Tindakan tersebut termasuk rekomendasi pemblokiran akses SISKOPATUH terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan sistem tersebut," tutup Andi.

Sementara itu, pemerintah berkoordinasi untuk memfasilitasi kepulangan seluruh jemaah ke Pasaman Barat secara bertahap. 

Biaya tiket kepulangan disebut menjadi tanggungan keluarga pemilik travel yang terlibat dalam persoalan tersebut. (gwn)